Gubernur Pramono Puji NU dan DLH, Sebut Kerja Sama Sampah Bisa Ubah ‘Beban Jadi Harta Karun’

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi antara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam bidang pengelolaan sampah dan pengembangan urban farming. Bentuk kerja sama ini diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Balai Kota Jakarta pada Jumat (10/10).

“Saya sangat gembira karena penandatanganan MoU ini melahirkan kolaborasi yang membawa manfaat besar bagi warga NU dan masyarakat Jakarta,” ujar Pramono.

Ia menilai langkah ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas keagamaan dalam menghadapi tantangan lingkungan perkotaan. Pramono juga menyebut bahwa kolaborasi tersebut dapat memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Ibu Kota.

Menurut Pramono, persoalan sampah hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi Jakarta. Setiap hari, volume sampah di Ibu Kota mencapai 7.700 hingga 8.000 ton dengan total timbunan mencapai 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

“Kalau 10 persen saja dari total sampah itu bisa ditangani lewat kerja sama ini, dampaknya akan luar biasa,” ungkapnya.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang Waste to Energy atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Ia menyebut aturan ini akan membuka peluang besar bagi Pemprov DKI untuk mengembangkan lebih banyak proyek PLTSa di masa depan.

“Sampah yang dulu dianggap beban, sebentar lagi bisa menjadi harta karun. Jika Jakarta memiliki empat PLTSa dengan kapasitas total sekitar 150 MW, manfaatnya akan sangat besar dalam mengatasi polusi dan mengurangi volume sampah,” jelasnya.

Selain itu, Pramono mengungkapkan bahwa pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan gerakan memilah sampah dari rumah sebesar 10 persen akan menjadi kunci pengurangan volume sampah secara signifikan. Ia menyebut keberhasilan serupa telah terjadi di kota besar seperti Beijing dan Shanghai yang kini memanfaatkan sampah sebagai sumber energi.

“Dulu kondisi mereka mirip seperti kita. Sekarang justru kekurangan sampah karena digunakan untuk PLTSa. Polusinya pun jauh berkurang,” katanya.

Gubernur Pramono menilai kolaborasi antara PWNU dan DLH bisa menjadi model baru dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Ia optimistis kerja sama ini akan memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan serta lapangan kerja hijau.

“Program ini juga bisa diterapkan di pondok pesantren, majelis taklim, dan berbagai komunitas lainnya di Jakarta. Semoga gerakan ini menular ke seluruh wilayah Jakarta dan memperkuat pendekatan berbasis komunitas untuk menggerakkan warga demi keberlanjutan kota,” tutur Pramono.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan lingkungan yang kompleks di Ibu Kota. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial-keagamaan menjadi faktor penting untuk menciptakan Jakarta yang lebih bersih dan sehat.

Kerja sama PWNU dan DLH ini juga membuka peluang bagi warga untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah terpadu dan urban farming. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah serta mengubah pola pikir bahwa sampah bisa bernilai ekonomi tinggi.

Dengan adanya sinergi ini, Pemprov DKI berharap dapat mempercepat transformasi Jakarta menuju kota berketahanan lingkungan. Inovasi dalam pengelolaan sampah menjadi langkah penting agar Jakarta tidak lagi bergantung sepenuhnya pada TPST Bantargebang.

Langkah kolaboratif seperti ini dinilai mampu menjadi contoh nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari gerakan kecil berbasis komunitas. Melalui kerja sama antara pemerintah, NU, dan warga, Jakarta diharapkan bisa menjadi model kota hijau yang modern, produktif, dan berdaya tahan lingkungan.