Kementerian Dorong Konsep “School Kitchen” Lewat Program Makan Bergizi Gratis

Kudus - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengungkapkan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) nantinya dimungkinkan tidak terpusat, tetapi bisa melibatkan sekolah-sekolah yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri melalui konsep school kitchen.

"Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan," ujarnya usai menghadiri seminar Teaching, Linguistics, Culture and Education Conference (Telcecon) #5 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/10).

Nantinya, kata dia, dimungkinkan ada pendekatan yang disebut sebagai school kitchen, dimana sekolah-sekolah yang siap bisa menyelenggarakan sendiri makan bergizi, setelah mendapatkan penilaian dari Badan Gizi Nasional (BGN), tentu dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut dia, mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru yang akan menjadi dasar perubahan sistem pengelolaan dan pelaksanaan program ini.

"Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya," ujarnya.

Ia menegaskan program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berada dalam posisi mendukung penuh pelaksanaannya.

"Program MBG ini merupakan prioritas Bapak Presiden. Karena itu, Kementerian kami berada dalam posisi mendukung pelaksanaannya," ujarnya.

Menanggapi sejumlah kasus keracunan makanan yang dialami oleh peserta didik di beberapa daerah, Abdul Mu’ti menyampaikan keprihatinan mendalam dan memastikan langkah-langkah perbaikan terus dilakukan bersama kementerian terkait.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peristiwa keracunan itu. Kami sudah beberapa kali rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai harapan Bapak Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menjelaskan bahwa pelaksana utama program MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki dua peran penting, yakni sebagai penerima manfaat dan mitra pelaksana di sekolah-sekolah.

"Targetnya secara bertahap program ini akan memberi manfaat bagi sekitar 55 juta murid di seluruh Indonesia. Kementerian kami berperan sebagai mitra pelaksana di sekolah," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya tidak memiliki data pelaksanaan di lapangan, karena seluruh basis data dan evaluasi program berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional.