Kasihan Warga Cikande Bakal Direlokasi. Negara Baru Mau Rapat Nasional Radiasi Nuklir

JAKARTA- Meski kasus radiasi nuklir sudah lebih dari sepekan, pemerintah baru akan menggelar rapat koordinasi nasional untuk membahas langkah penanganan radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, rapat tersebut akan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) selaku koordinator Satgas.

“Kami sudah mohon kepada Bapak Menko agar dilakukan rapat koordinasi terbatas Selasa Siang untuk menentukan langkah-langkah lanjutan,” ujarnya. Hanif menjelaskan, rakortas ini diperlukan untuk menyusun langkah terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis terkait. “Memang diperlukan pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Ketenagakerjaan, PMK, serta TNI-Polri,” katanya.

Ia menyebut, pembahasan akan difokuskan pada pengendalian pergerakan masyarakat di sekitar titik paparan serta percepatan proses dekontaminasi. “Gerakan orang di wilayah ini akan kita batasi agar area tetap aman sampai proses dekontaminasi selesai,” ujarnya. Menurut Hanif, rapat juga akan membahas penanganan sosial bagi warga yang terdampak, termasuk langkah pemindahan sementara dan pemeriksaan kesehatan. “Langkah ini penting karena menyangkut kehidupan masyarakat dan kegiatan sosial ekonomi,” katanya.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menangani kasus radiasi di Cikande. “Indonesia sangat concern, tidak ada keraguan-keraguan kita untuk menyelesaikan hal itu,” tegasnya. Ia menambahkan, pemerintah akan terus memastikan koordinasi berjalan baik di semua lini. “Kita ingin memastikan keselamatan masyarakat dan penanganan lingkungan dilakukan secara tuntas,” ujarnya.

Warga Cikande Bakal Direlokasi

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan langkah relokasi darurat bagi warga yang tinggal di sekitar titik radiasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“Memang kita harus lokalisir masyarakat, dilakukan pemindahan dulu sampai dekontaminasinya selesai dilakukan,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Kabupaten Serang, Selasa. Menurut dia, proses relokasi ini memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta aparat TNI dan Polri.

“Sehingga memerlukan pembicaraan dengan Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menko PMK, kemudian TNI-Polri, Gubernur, dan Bapak Deputi (PPLH KLH),” katanya. Ia menjelaskan relokasi tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya untuk rumah yang berada di area dengan tingkat paparan tinggi. “Tidak semuanya, hanya beberapa rumah yang diperlukan itu untuk dikosongkan,” ujarnya.

Menteri LH Hanif menambahkan pembatasan gerak warga di zona terdampak akan dilakukan secara ketat untuk memastikan keamanan masyarakat. “Kita akan batasi gerakan orang di wilayah ini,” katanya. Selain itu tim dari Kemenkes bersama TNI dan Polri telah ditugaskan melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar area terkontaminasi. "Tim KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) telah dilakukan oleh teman-teman Kemenkes dengan TNI-Polri di lokasi masyarakat pada titik-titik,” ujar Menteri LH Hanif. Ia menegaskan langkah relokasi bersifat sementara hingga proses dekontaminasi tuntas dan area dinyatakan netral. “Jadi nanti yang dekat-dekat itu saja yang kita lokalisir,” kata dia.