Suntikan Dana Rp200 T, Ekonom Ungkap Bisa Dongkrak PDB hingga 0,6 Poin!

JAKARTA – Penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank BUMN menjadi strategi fiskal yang berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dana tersebut tersalurkan secara optimal ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, industri, dan infrastruktur, tambahan pertumbuhan PDB dapat mencapai 0,3–0,6 poin persentase.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit dengan cepat dan tepat sasaran, serta kondisi permintaan domestik yang mampu menyerap likuiditas tambahan tersebut.

“Tapi itu dikondisikan seluruh Rp200 triliun disalurkan kepada sektor yang produktif seperti manufaktur atau sektor yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dampaknya kepada PDB pun bisa lebih besar. Kalau tidak disalurkan ke sektor produktif, mungkin dampaknya kurang dari 0,3-0,6 poin persentase,” kata Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam acara Wealth Wisdom 2025 di Jakarta, Selasa (7/10).

Secara umum, Josua menilai kebijakan penempatan dana pemerintah di Himbara akan berdampak positif terhadap likuiditas perbankan. Apalagi, catat dia, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) di bank-bank Himbara saat ini tergolong tinggi.

Dengan tambahan likuiditas, kemampuan bank menyalurkan kredit diharapkan meningkat, sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Permata Institute for Economic Research (PIER) mengestimasikan, injeksi dana pemerintah berpotensi meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sekitar 1,72 poin persentase dan mendorong pertumbuhan kredit sebesar 0,8-1,4 poin persentase.

Namun, Josua mengingatkan bahwa penawaran likuiditas bukan satu-satunya faktor penentu. “Jadi memang itikadnya bagus bahwa likuiditas ini banjir di pasar. Tapi pertanyaan berikutnya bagaimana demand side kredit,” kata dia.

Menurutnya, peningkatan permintaan kredit masih menjadi tantangan utama bagi sektor perbankan. Saat ini, banyak pelaku usaha yang belum agresif melakukan ekspansi karena masih menunggu kepastian arah ekonomi global dan stabilitas pasar domestik.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan besar cenderung mengandalkan pendanaan dari sumber internal seperti laba ditahan atau penerbitan obligasi korporasi, sehingga kebutuhan pembiayaan dari perbankan relatif terbatas.

Akibatnya, tambahan likuiditas yang besar di sistem perbankan belum otomatis mendorong penyaluran kredit baru ke sektor riil.

Selain itu, Josua juga mengingatkan adanya potensi dampak terhadap inflasi, meskipun dinilai bersifat moderat. Percepatan perputaran uang akibat tambahan likuiditas dapat memicu kenaikan inflasi sekitar 0,3-0,5 poin persentase.

“Jangan lupa juga, dengan perputaran uang semakin cepat, ini pun juga akan bisa memicu peningkatan inflasi. Inflasi kami perkirakan akan ada potensi peningkatan 0,3-0,5 poin persentase. Jadi memang ini agak mix dampaknya kepada perekonomian,” jelas dia.

Josua menilai, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan dunia usaha dalam mendorong permintaan kredit.

Pemerintah diharapkan dapat mendorong sisi permintaan kredit melalui berbagai langkah yang memperkuat kegiatan ekonomi riil. Apalagi jika upaya tersebut disokong oleh implementasi stimulus ekonomi “8+4+5”, permintaan pembiayaan diperkirakan akan meningkat sehingga efek injeksi dana terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih kuat.

“Sehingga ketemu (keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan kredit). Dari sisi supply kreditnya meningkat, demand-nya juga diharapkan meningkat, ditambah dengan pendorong paket ‘8+4+5’ akan bisa mengangkat permintaan kredit, sehingga pertumbuhan kredit diharapkan juga meningkat,” kata Josua.