Penyesuaian Fiskal DKI, Strategi Baru Purbaya untuk Jakarta?

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/10) pagi untuk membahas arah kebijakan fiskal DKI usai penyesuaian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Pertemuan itu berlangsung hampir satu jam dan menyoroti komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas keuangan daerah melalui sinergi kebijakan fiskal.

Usai pertemuan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI sepenuhnya akan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan arah yang telah digariskan pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa perubahan anggaran tersebut tidak akan mengganggu prioritas pembangunan, melainkan menjadi momentum untuk mengelola keuangan daerah secara lebih efisien dan produktif.

“Hari ini kami berdiskusi panjang tentang penyesuaian fiskal dan dampaknya bagi Jakarta. Pemprov DKI berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat agar arah pembangunan tetap solid dan terukur,” ujar Pramono.

Penyesuaian itu tertuang dalam APBD DKI Tahun Anggaran 2026, yang menurun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Namun, Pemprov DKI menyiapkan solusi dengan mengandalkan creative financing, termasuk pembentukan Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan likuiditas Rp200 triliun di Bank Himbara untuk mendukung pembiayaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Pramono menegaskan, penghematan ini tidak akan menyentuh aspek kesejahteraan pegawai. “Penyesuaian fiskal tidak akan berimbas pada gaji ASN dan non-ASN. Namun, untuk rekrutmen baru, terutama PJLP, jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal tahun depan,” jelasnya.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang proaktif mengikuti arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Ia menilai DKI Jakarta menjadi contoh daerah yang adaptif terhadap perubahan kondisi fiskal nasional tanpa mengorbankan agenda pembangunan prioritas.

“Saya senang karena DKI mendukung kebijakan penyesuaian fiskal. Kalau pendapatan negara meningkat pada pertengahan tahun 2026, saya tidak menutup kemungkinan untuk mengembalikan sebagian dana bagi hasil ke daerah, termasuk Jakarta,” kata Purbaya.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Pramono juga memaparkan rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). Proyek ini diharapkan menjadi simbol kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat keuangan regional Asia Tenggara.

Menkeu Purbaya menyambut positif gagasan tersebut dan menilai proyek itu sebagai stimulus nyata bagi ekonomi Jakarta. “Kalau bisa terealisasi tahun ini, tentu bagus. Saya dukung karena dampaknya bisa langsung ke tenaga kerja dan kegiatan ekonomi tanpa membebani APBN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap proyek strategis DKI akan tetap berjalan sepanjang perencanaan dilakukan dengan matang dan transparan. Ia juga menilai, upaya DKI menggalang pendanaan alternatif merupakan langkah visioner yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional.

“DKI punya potensi besar. Dengan tata kelola fiskal yang kuat dan skema creative financing, Jakarta bisa menjadi contoh kota dengan sistem keuangan daerah yang modern, efisien, dan berkelanjutan,” kata Menkeu Purbaya.

Kunjungan Menteri Keuangan ke Balai Kota sekaligus mempertegas pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tekanan fiskal nasional. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga ritme pembangunan Jakarta di tengah perubahan global dan kebutuhan transformasi menuju kota global berdaya saing tinggi.