Pengganti Gibran Jadi Kewenangan Presiden, Guru Besar Unas Ingatkan Peran MPR

Jakarta - Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (Unas) Prof. Yuddy Chrisnandi menilai seluruh elemen bangsa perlu menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden pengganti, menyusul kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Yuddy menjelaskan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

"Secara substansi, konstitusi menempatkan presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya. Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun," kata Yuddy di Jakarta.

Menurut dia, pengaturan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam sistem presidensial, presiden merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan di hadapan rakyat. Seluruh keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 akan dipertanggungjawabkan oleh presiden, bukan oleh pihak yang mengusulkan nama calon wakil presiden.

"Maka wajar dan sah jika presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola," ujarnya.

Di sisi lain, Yuddy menilai usulan nama calon wakil presiden dapat disampaikan oleh berbagai pihak, mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi.

Namun, ia menekankan bahwa seluruh pihak pada akhirnya perlu menghormati dan memberikan dukungan kepada calon yang dipilih presiden.

Yuddy juga mengingatkan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih wakil presiden agar memahami pandangan dan pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan calon pendampingnya.

"Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari pengganti wakil presiden setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, Tiongkok. Pernyataan itu disampaikan menyusul kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan tersebut.

“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Prabowo menyampaikan hal tersebut pada bagian akhir sambutannya ketika menjelaskan padatnya agenda pemerintahan dalam beberapa hari ke depan.

Ia menambahkan bahwa dalam menentukan pengganti wakil presiden, dirinya perlu mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Presiden tidak menyebutkan nama ataupun kriteria calon wakil presiden yang tengah dipertimbangkan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan dirinya bersama jajaran kabinet tidak mengenal hari libur. Ia mengaku masih bekerja hingga tengah malam pada hari sebelumnya sebelum bertolak ke Palu pada pagi hari.

“Bagi kami, tidak ada hari istirahat,” tuturnya.

Adapun mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.