Bapanas: Bulog Wajib Serap Jagung Saat Harga Turun
Senin, 16 Nov 2026, 13:20 WIBJAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan Perum Bulog wajib membeli jagung petani ketika harga pasar turun. Pembelian dilakukan dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram untuk jagung berkadar air 14 persen.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi petani sekaligus menjaga keterjangkauan harga jagung bagi peternak. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan kepentingan kedua pihak dalam rantai pasok pangan nasional.
âPetani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau,â ujar Brigjen Pol. Hermawan, Minggu (15/11).
Ketentuan harga tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026. HPP jagung pipilan kering berkadar air 14 persen ditetapkan Rp6.400 per kilogram di gudang Bulog.
Sementara itu, pembelian jagung berkadar air 18 hingga 20 persen ditetapkan Rp5.500 per kilogram di tingkat petani. Adapun harga acuan jagung pipilan kering berkadar air 15 persen di tingkat peternak sebesar Rp5.800 per kilogram.
Hermawan menjelaskan HPP merupakan harga dasar atau batas bawah pembelian pemerintah, bukan batas atas harga jual petani. Karena itu, petani tetap diperbolehkan menjual jagung di atas HPP ketika harga pasar sedang menguntungkan.
âHPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan,â kata dia.
Kewajiban penyerapan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Melalui kebijakan itu, Bulog ditugaskan menyerap sedikitnya satu juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan tersebut selanjutnya disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, pemerintah menambahkan alokasi program tersebut sebanyak 150 ribu ton.
Bapanas juga mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi ketentuan HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga SPHP. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Pengawasan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Jika ditemukan indikasi tindak pidana pangan, pengawas dapat melaporkannya kepada penyidik dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Hermawan menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi petani sekaligus menjamin kebutuhan pakan peternak. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun pada 2026 untuk menjaga harga pangan. ils/I-1
Redaktur: Ilham Sudrajat
Penulis: Ilham Sudrajat
Berita Terkait:
-
474 Personel Kesehatan Dikerahkan untuk Mengawal Porprov XV Jabar
-
Harga Beras Naik di Zona 2 dan 3, Bapanas Perintahkan Bulog Gaspol Salurkan SPHP & Bantuan Pangan
-
Dulu Cuma 20 Kg, Sekarang 1,4 Ton Seminggu! Garam Rakyat Aceh Bangkit Lagi Berkat Dapur Baru
-
Jaga Momentum Jakarta sebagai Pusat Pertumbuhan
-
Perkuat Cadangan Pangan, Bulog Serap Gabah Petani 4,4 Juta Ton Setara Beras
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.