Pemerintah Dorong Padat Karya untuk Genjot Ekonomi Lokal

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggenjot pelaksanaan program padat karya bidang karya jalan dan jembatan pada tahun 2025 ini dalam rangka mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal.

“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat," ujar Dody di Jakarta, Minggu (5/10).

Seperti dikutip dari Antara, dengan melibatkan warga setempat dalam pembangunan, padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kementerian PU terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan melalui program padat karya bidang jalan dan jembatan.

Program ini dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Pada TA 2025, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pekerjaan padat karya bidang jalan dan jembatan yang tersebar di 1.059 lokasi.

Pekerjaan padat karya bidang jalan meliputi pemeliharaan rutin seperti pembersihan median jalan, pengecatan marka, dan perbaikan ringan dengan progres fisik 63,78 persen dan menyerap 33.052 tenaga kerja.

Selain itu, pemeliharaan rutin kondisi jalan telah terealisasi 43,96 persen dengan serapan 244 tenaga kerja, serta pekerjaan penunjangan jalan (holding) dengan progres 62,56 persen dan menyerap 23 tenaga kerja.

Pada bidang jembatan, pekerjaan pemeliharaan rutin seperti pengecatan rangka jembatan telah mencapai progres 57,9 persen dengan serapan 9.674 tenaga kerja dari target 12.180 orang.

Tambahan kegiatan padat karya kontraktual juga berjalan dengan progres 33,41 persen, menyerap 635 tenaga kerja.

Ketahanan Pangan

Sebelumnya, PU telah menyelesaikan pembangunan dua embung sebagai infrastruktur tampungan air irigasi di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Dody mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur air seperti bendungan, bendung, embung, dan waduk memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah," ujarnya.

Menurut Dody, kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim.

Kehadiran Embung Dieng 1 dan Embung Dieng 2 memberikan manfaat besar dalam memperkuat ketersediaan air irigasi, khususnya pertanian sayuran dataran tinggi yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Wonosobo.

Embung Dieng 1 terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, dengan volume tampung 3.284,7 m³ dan luas genangan 2.339,18 m². Embung ini mampu melayani irigasi pertanian seluas 58,10 hektare, mencakup wilayah Sikunang 1, Sikunang 2, serta layanan telaga.

Selain untuk irigasi, embung ini juga berfungsi sebagai kolam retensi guna mengendalikan banjir dan menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hulu Sungai Serayu.

Sementara itu, Embung Dieng 2 memiliki volume tampung 4.064 m³ dan luas genangan 2.291,60 m², yang melayani irigasi seluas 5,35 hektar. Selain mendukung pertanian, embung ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata untuk menunjang daya tarik pariwisata Dataran Tinggi Dieng.

Kedua embung ini mulai dibangun Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak sejak penandatanganan kontrak Mei 2024 dan sudah selesai konstruksi 100 persen. Kehadiran Embung Dieng telah membantu menjaga keberlanjutan air irigasi pertanian, khususnya pada musim kemarau.