Sindir Sistem Pengelolaan Keuangan Buruk, Warga Ramai-ramai Transfer Uang ke Rekening Pemkab Bekasi

KABUPATEN BEKASI - Sejumlah warga serta aktivis menggelar aksi transfer uang ke rekening kas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, sebagai bentuk sindiran atas buruk sistem pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Aksi kirim uang itu juga merespons persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap proyeksi penurunan pendapatan daerah yang tertuang dalam dokumen pengesahan APBD Perubahan 2025 pada akhir September kemarin.

Uang tersebut ditransfer ke nomor tujuan atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bekasi dengan jumlah bervariasi antara Rp5.000-Rp10.000, disertai pesan bernada sindiran. Bukti transfer ini mereka unggah pada sejumlah media sosial hingga percakapan grup WhatsApp.

"Bantu-bantu saja ya," tulis pada salah satu bukti transfer. "Naikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Buat ningkatin PAD sama kali buat nambah-nambah bayar tunjangan perumahan," tulis pesan lain.

Inisiator aksi transfer ke rekening pemda Adi (52) mengaku gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan keuangan daerah. Di tengah dana dari transfer pusat berkurang, pemerintah daerah tidak melakukan langkah antisipasi dengan menggali potensi PAD.

Target penggalian potensi PAD baik dari sektor pajak, retribusi maupun pendapatan lain justru dikurangi. Sayangnya pengurangan itu pun disetujui DPRD Kabupaten Bekasi.

"Kami memahami dengan kekurangan itu maka pemerintah daerah saat ini kekurangan uang. Sebagai masyarakat yang cinta akan daerah, kami membantu. Tapi memang kemampuan kami membantu itu terbatas, jadi seadanya," katanya.

Adi berharap dengan aksi ini baik pemerintah daerah maupun DPRD menyadari kondisi keuangan daerah sekaligus mampu memutar otak untuk menggali potensi yang ada secara optimal.

"Karena kan memang yang dibutuhkan banyak. Apalagi harus ada anggaran untuk tunjangan rumah para anggota dewan. Jadi kami ingin berkontribusi, membiayai kebutuhan tunjangan para pejabat itu," katanya.

Inisiator lain, Imam (33) mengaku gerah dengan kondisi keuangan daerah. Namun dari kondisi tersebut, tidak ada pihak yang bisa benar-benar mencari solusi. Bahkan tidak sedikit pihak yang hanya bisa mempersoalkan tanpa menyelesaikan.

"Jangan kebanyakan retorika, langsung saja punya duit mah menyumbang buat kemajuan kampung halaman. Pokoknya harus terlihat keren walaupun lagi efisiensi," ucap dia.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Gatot Purnomo mengatakan aksi yang dilakukan warga merupakan bentuk ekspresi publik. Namun dari sisi aturan, uang yang dikirim tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan.

"Pada prinsipnya setiap keuangan yang masuk ke negara dan tidak ada dasar hukumnya tidak dapat digunakan untuk kepentingan negara. Jadi harus ada dasar hukumnya," kata Gatot.