Prabowo Pastikan MBG Akan Terus Dibenahi

“Kasus-kasus ini diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk melakukan suatu evaluasi dan perbaikan baik dari sisi tata kelola maupun ketersediaan pangan yang layak dan bergizi bagi masyarakat,” tambahnya.

Dia mengingatkan dalam pemenuhan hak pangan dan gizi perlu memperhatikan sejumlah prinsip HAM yang seharusnya menjadi dimensi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan adalah kelayakan, berkaca dari laporan dugaan keracunan makanan akibat mengonsumsi MBG di sejumlah wilayah. “Saya kira dari aspek prinsip-prinsip kelayakan itu kurang terpenuhi,” tuturnya.

Tidak hanya itu, perlu juga perhatian dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Dia mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi bagi masyarakat. Dengan kewajiban untuk memastikan permohonan, perlindungan, dan pemenuhan terkait seluruh aspek kelayakan, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

Tidak hanya negara, jelasnya, pemangku kepentingan lain termasuk dunia usaha memiliki keterikatan untuk memenuhi prinsip HAM, dengan pemenuhannya masih menghadapi isu.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari imbas kasus keracunan MBG di sejumlah lokasi. BGN pada awal pekan lalu menyampaikan dalam periode Januari-September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dengan 5.914 penerima MBG terdampak.

Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban terjadi di wilayah I Sumatera. Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa terdapat 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG terdampak dan di wilayah III yaitu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG terdampak. Ant/S-2