Presiden Minta Para Ahli dan Profesor Berkontribusi Sumbang Pemikiran untuk Bangun Bangsa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para ahli termasuk para profesor untuk berkontribusi menyumbang pemikiran untuk membangun bangsa. Mereka pun diminta meramu strategi dalam bentuk pemikiran yang bisa dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan terutama dalam mencegah korupsi yang sistemik.

“Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara apalagi yang pintar matematika lihat data-data, analisa. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa,” kata Prabowo saat menghadiri acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di Cileungsi, Bogor Jawa Barat, Senin (29/9).

Selama ini kata Presiden, uang yang mengalir ke luar Indonesia lebih banyak, sehingga perlu masukan dari para pakar untuk mengubah pola tersebut. “Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia, ini segera harus kita ubah saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil,” kata Presiden merujuk satu per satu jajaran menterinya yang hadir dalam kesempatan itu dan merupakan lulusan S-3 atau doktor.

Menanggapi harapan Presiden Prabowo itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi menilai pernyataan Kepala Negara tersebut menunjukkan adanya political will yang kuat.

“Bagaimanapun, selain pengalaman empirik, dukungan teori dan konsepsi dari kalangan akademisi diperlukan untuk menemukan rumusan dan formula paten dalam menyelesaikan persoalan korupsi dan hal lainnya. Perlu sudut pandang yang relatif murni, tidak tercemar kepentingan,” kata Iyuk.

Kontribusi dari akademisi jelasnya tidak cukup hanya berupa masukan. Ia menilai perlu ada keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan. “Belajar dari cerita sukses awal Orde Baru, sebaiknya para pakar dan ahli ini diberikan kewenangan besar untuk menyusun desain nasional. Lembaga-lembaga kebijakan seperti Bappenas maupun kementerian terkait sebaiknya diisi oleh akademisi dan pakar, bukan sekadar birokrat biasa,” paparnya.

Menurutnya, keterlibatan akademisi secara langsung akan memastikan kebijakan negara lebih berbasis data, ilmu pengetahuan, dan analisis jangka panjang, bukan sekadar kompromi politik jangka pendek. Dengan begitu, agenda perbaikan bangsa dapat berjalan konsisten.

Momentum yang disampaikan Presiden Prabowo itu keta Iyuk bisa menjadi titik awal memperkuat tradisi pengambilan kebijakan berbasis riset.

“Kalau ini konsisten dijalankan, saya yakin arah pembangunan nasional ke depan bisa lebih terukur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Potensi yang Hilang

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan kolaborasi para pakar dengan pemerintah sangat diperlukan. Tanpa sinergi, pemikiran atau temuan para profesor dan doktor sulit diaplikasikan.

Muliarta mengatakan, harus diakui bahwa salah satu fenomena yang paling mencolok adalah ketidakcocokan antara hasil riset dan kebutuhan petani di lapangan. Dia pun mencontohkan di sektor pertanian. Banyak penelitian yang dilakukan, tidak terintegrasi dengan masalah nyata yang dihadapi oleh petani, seperti perubahan iklim, serangan hama, dan kendala dalam akses pasar.

Meskipun banyak inovasi yang dihasilkan, seperti varietas unggul dan teknologi pertanian modern, adopsi oleh petani sering kali lambat. Hal itu karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat teknologi baru. Akibatnya, banyak petani yang masih bergantung pada praktik tradisional karena mereka merasa lebih aman dan familiar.

Dari masalah-masalah itu akhirnya ada disparitas antara hasil riset di lembaga besar dan penerapannya di daerah terpencil. Riset yang dilakukan di institusi besar sering kali tidak sampai ke tangan petani kecil, yang justru merupakan tulang punggung sektor pertanian.