Pengamen Jogja Tak Lagi di Lampu Merah, Pemkot Sediakan Area Khusus

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiapkan area khusus bagi pengamen jalanan sebagai bagian dari program Jogja Zero Gepeng. Dengan langkah ini, pengamen tidak lagi beraktivitas di lampu merah maupun trotoar, sekaligus menjaga kenyamanan warga dan wisatawan.

"Kami akan berusaha melakukan penataan. Kami juga berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik restoran, hotel, dan tempat-tempat yang butuh dihibur tanpa harus memaksa," ujar Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo usai Apel Pilar Sosial dalam rangka Jogja Zero Gepeng di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Minggu.

Pemkot Yogyakarta mencatat terdapat 22 kelompok pengamen dengan 53 anggota yang beraktivitas di lampu merah wilayah kota.

Hasto menyebutkan lokasi relokasi pengamen seperti di Embung Giwangan, Kota Yogyakarta yang setiap Sabtu dan Minggu ramai pengunjung.

Menurut dia, penyediaan tempat khusus untuk mengamen agar bisa menghibur masyarakat yang berolahraga pagi maupun pejalan kaki.

Contoh lain adalah di Taman Pintar, yang juga akan diberi area khusus, begitu pula di restoran dan hotel di Yogyakarta.

"Kami akan melakukan pendekatan persuasif dan meminta bantuan mereka memberikan ruang sedikit kepada pengamen supaya bisa mencari rezeki di situ," ujarnya.

Hasto mengakui jumlah pengamen di lampu merah Kota Yogyakarta kini semakin banyak sehingga mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki di trotoar. Bahkan, kata dia, ada aduan wisatawan yang terganggu suara pengamen saat menginap di hotel.

"Tamu salah satu hotel protes dengar suara pengamen karena dianggap mengganggu. Untuk itu, kami tata," katanya.

Selain pengamen, Pemkot Yogyakarta juga akan menata gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Penataan dilakukan tanpa razia, melainkan melalui pendataan dan identifikasi penyebab yang bersangkutan menjadi gelandangan.

"Pemkot nanti melalui dinas sosial bisa memberikan sosialisasi. Kami harus bisa melakukan moratorium gelandangan dan pengemis. Nanti kami urusi, dan harapannya tidak muncul lagi gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta," ujar Hasto.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Solihul Hadi mendorong dinas teknis dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) secara hati-hati dan dengan perasaan.

"Kami khawatir kalau penanganan keliru, maka ini tidak akan bisa menuju Jogja Zero Gepeng. Untuk itu, kami mendorong dinas sosial optimalisasi penanganan gepeng ini benar-benar menuju Jogja Zero Gepeng pada HUT Kota Yogyakarta pada 8 Oktober," katanya.

Ia menambahkan, identifikasi perlu dilakukan lebih dulu sebelum penanganan.