BGN Buka Layanan Dduan MBG, Ini Dua Nomor yang Bisa Dihubungi

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menyampaikan saluran pengaduan tersebut mulai melayani aduan setiap Senin-Jumat, pada pukul 09.00-22.00 WIB.

"Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Hida di Jakarta, Minggu (28/9).

Selain menerima aduan, saluran tersebut juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.

Sementara itu Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (26/9), menyampaikan masyarakat juga dapat mengakses laman "BGN.lapor.go.id" untuk mengirim aduan, keluhan, dan kritik terhadap layanan MBG di daerah mereka.

Di luar itu, Nanik menyebut BGN juga memiliki akun media sosial resmi yang juga terbuka untuk pesan-pesan aduan dari masyarakat.

"Di media sosial kami terbuka. Jadi, kalau masyarakat ingin DM (mengirimkan pesan pribadi), kemudian melaporkan melalui media sosial, itu kami langsung respons," ujarnya.

Nanik juga menjanjikan sesi jumpa pers berkala, yaitu sepekan sekali dengan wartawan, untuk memberikan informasi-informasi terbaru mengenai MBG dan juga memberikan kesempatan bagi para awak media untuk mendapatkan penjelasan dari BGN manakala ada insiden-insiden keracunan, beserta tindak lanjutnya.

Nanik memastikan BGN tidak absen dan tidak menutup-nutupi insiden apa pun yang ada dalam pelaksanaan MBG.

BGN, menurut Nanik, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.