Komisi IX DPR Desak BGN Evaluasi Program MBG Secara Menyeluruh

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putih Sari mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan kasus keracunan usai mengonsumsi MBG di sejumlah daerah dalam beberapa minggu terakhir, yang mengakibatkan banyak siswa harus mendapatkan penanganan medis.

"Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan," kata Putih dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia pun mengimbau BGN untuk mengevaluasi secara detail setiap teknis penyelenggaraan dari hulu ke hilir serta meningkatkan standar keamanan makanan dan pencegahan kontaminasi.

Dirinya turut menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan gizi pada setiap porsi makanan agar tujuan program untuk pemenuhan gizi benar-benar tercapai.

Dengan demikian, disebutkan bahwa evaluasi MBG harus detail menyentuh pada setiap mata rantai pasok, mulai dari sumber (sourcing) dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga pengantaran.

"Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya," ungkap wakil ketua komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan tersebut.

Yang tidak kalah penting, sambung Putih, karena program tersebut sejatinya hadir untuk memastikan anak-anak mendapat asupan yang aman sekaligus bergizi seimbang, maka kualitas gizi tidak boleh dikompromikan dalam setiap porsi yang disajikan.

Ia menegaskan kasus keracunan tidak boleh dianggap sekadar angka statistik karena keselamatan penerima manfaat harus jadi prioritas utama.

Dirinya menekankan standar pada pelaksanaan MBG harus nol kecelakaan alias zero accident, sehingga evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar manfaat besar yang dibawa program tidak tertutupi oleh catatan buruk pengelolaan di lapangan.

Dia mengaku pihaknya juga akan mendorong BGN untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan standardisasi keamanan pangan pada program MBG.

Putih menilai MBG merupakan investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui aspek yang fundamental, yakni pemenuhan gizi.

Selain itu, dikatakan bahwa aktivitas dari program tersebut juga akan menggerakkan dan membangun perekonomian daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya oleh jutaan penerima manfaat, tapi juga oleh para pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha," tuturnya.

Karena itu, ia berpendapat penghentian program justru akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, kata dia, yang perlu dilakukan adalah memastikan perbaikan menyeluruh tata kelola agar program MBG bisa kembali ke tujuan awal sesuai visi dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing tinggi serta menjadi motor penggerak perekonomian lokal.