MBG Akan Dievaluasi Secara Ketat

Pemerintah sepakat untuk melakukan evaluasi secara ketat dan perbaikan terkait program MBG setelah muncul sejumlah kasus keracunan. Namun, MBG tetap akan terus berjalan dan tidak dihentikan.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus keracunan di sejumlah lokasi dan DPR akan mengawal perbaikan tata kelola program tersebut.

Dasco menyatakan prihatin dengan insiden keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menekankan pentingnya investigasi mendalam untuk memastikan kasus keracunan tersebut murni akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan.

“Kita meminta MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius dan aparat penegak hukum juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, atau ada hal-hal yang mungkin sengaja,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (25/9).

Ia menambahkan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan kembali dengan baik tanpa menimbulkan ­masalah kesehatan di ­masyarakat.

Dasco juga menyinggung data yang menunjukkan dari sekitar sekitar 8.000 dapur penyelenggara MBG, hanya 34 yang sudah memiliki sertifikat higienis.

Menurutnya, temuan ini harus menjadi perhatian utama dalam proses perbaikan. “Untuk itu, kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi yang dianggap perlu sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” ujarnya.

Menurut Dasco, evaluasi yang matang akan membuat program MBG kembali sesuai ­tujuan awal untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus menghindari risiko insiden serupa di kemudian hari.

“Komisi teknis terkait akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Ia menegaskan DPR mendukung program strategis pemerintah, namun mengingatkan agar pelaksanaannya selalu memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan publik.​​​​​​​

Tetap Jalan

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, meski muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.

“Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Menurut Juri, hingga saat ini kebijakan pemerintah adalah melanjutkan program sembari melakukan perbaikan dan evaluasi ketat terhadap rangkaian peristiwa keracunan di program MBG.