Kementerian Haji dan Umrah Harus Hadirkan Kinerja Nyata

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyatakan Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus menghadirkan kinerja nyata yang berorientasi pada target.

“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak salah dibentuk. Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” ujar Irfan Yusuf yang akrab dipanggil Gus Irfan, di Jakarta, Kamis (25/9).

Gus Irfan menyampaikan lima nilai utama pelayanan Kementerian Haji dan Umrah, yaitu melayani, amanah, berintegritas, responsif, dan ramah.

Ia menekankan pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun. “Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kementerian Haji dan Umrah harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji,” katanya.

Gus Irfan juga menyoroti isu kesehatan jemaah haji, khususnya terkait istithaah kesehatan, yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan haji 2025.

Ia menegaskan pentingnya sinergi dari pusat hingga daerah agar tidak ada lagi kecurangan maupun pelanggaran.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan haji bukan semata urusan ibadah, melainkan juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa. “Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, kata dia, pembangunan Kampung Haji sedang diproses untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Menteri juga mengingatkan besarnya perputaran dana dalam penyelenggaraan haji yang mencapai hampir 20 triliun rupiah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara amanah, akuntabel, dan transparan.

Terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Gus Irfan menegaskan pentingnya fungsi pembinaan jamaah agar lebih optimal, tulus, bersih, dan profesional.

Persiapan Haji

Terpisah, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i meyakini peralihan pegawai dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak akan ganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026.

“Kemarin sampai tanggal 4 September ya, itu (haji) masih dikerjakan oleh Ditjen PHU di Kementerian Agama. Nah, begitu berhenti itu langsung diambil alih oleh Kementerian Haji dan Umrah. Jadi tidak ada jeda,” ujar Romo Syafi’i di Jakarta, Kamis.

Romo Syafi’i menyampaikan rencananya pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama akan bedol desa ke Kementerian Haji dan Umrah.

Proses perpindahan, termasuk pengalihan aset, dalam masa transisi dan diperkirakan akan berlangsung dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Ant/S-2