UGM: Stigma dan Rendahnya Literasi Hambat Penanganan Depresi dan Cemas

YOGYAKARTA – Hasil skrining kesehatan jiwa terhadap 13 juta penduduk melalui program Cek Kesehatan Gratis per 15 Agustus 2025 menunjukkan 1 persen masyarakat mengalami gejala depresi dan 0,9 persen mengalami gejala cemas. Angka ini dinilai relatif rendah dibandingkan survei nasional maupun estimasi global yang mencatat prevalensi depresi sekitar 3–5 persen.

Manajer Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas Gadjah Mada, Nurul Kusuma Hidayati, M.Psi., Psikolog, menilai rendahnya angka ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. “Tidak hanya cukup dengan faktor tunggal. Bisa mencakup tekanan psikologis dan sosial-ekonomi, penyakit kronis, pekerjaan, serta keterbatasan akses layanan kesehatan psikologis,” ujarnya, Rabu (24/9).

Ia menambahkan, stigma dan rendahnya literasi kesehatan mental membuat banyak kasus tidak terdeteksi dan tidak tertangani. “Selain itu, keterampilan coping (mengatasi tekanan) yang secara umum kurang berkembang dengan maksimal juga memberikan kontribusi tersendiri,” imbuhnya.

Depresi dan kecemasan, kata Nurul, berdampak langsung pada produktivitas masyarakat. Kondisi ini dapat menurunkan kinerja baik melalui ketidakhadiran maupun kehadiran tanpa produktivitas. “Secara global, kondisi ini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari US$1 triliun per tahun serta menurunkan kualitas hidup dan relasi sosial masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Nurul, gejala depresi dan cemas yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan risiko berkepanjangan. Kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi gangguan kronis, meningkatkan risiko koping maladaptif, penyalahgunaan zat, hingga memburuknya kesehatan fisik bahkan berujung pada tindakan bunuh diri. “Di sisi lain, beban psikologis, ekonomi, dan sosial juga makin memperberat individu, keluarga, dan masyarakat,” tegasnya.

Untuk menekan angka depresi dan kecemasan, Nurul menekankan pentingnya meningkatkan literasi kesehatan mental guna mengurangi stigma, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Deteksi dini di lingkungan keluarga maupun layanan primer juga harus diperkuat.

Ia menyarankan intervensi berbasis bukti yang dapat dijalankan oleh tenaga nonspesialis, serta promosi pencegahan berkelanjutan melalui sekolah, kampus, dan tempat kerja. “Penting juga untuk mengupayakan gerakan promosi prevensi berkelanjutan dan alur rujukan masalah kesehatan mental baik di sekolah, kampus, maupun tempat kerja,” pungkasnya.