BPK Bongkar Carut-Marut BUMN, Hadirkan 1.000 Solusi

"Dewan komisaris harus meningkatkan pengawasan kepada direksi, memperhatikan efisiensi biaya produksi dan distribusi, serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam manajemen kas terintegrasi," ujar Edy Purnomo

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengingatkan proyek-proyek strategis yang dijalankan BUMN merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Karena itu, BUMN diminta menjaga keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut melalui tata kelola yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan.

Sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan nilai aset mencapai ribuan triliun rupiah, lanjutnya, BUMN memiliki peran penting dalam menopang pembangunan nasional. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN menjadi krusial, termasuk dalam menjaga keseimbangan anggaran.

“BPK dalam kesempatan ini menyampaikan agar rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yakni paling lambat 60 hari setelah laporan diterima,” ujar dia pula.

Dengan demikian, BUMN memang punya peran vital: mereka bukan sekadar entitas bisnis, tapi juga instrumen negara untuk pelayanan publik dan penopang APBN.

Jadi, kelemahan dalam pengelolaan BUMN sebenarnya punya efek domino terhadap keuangan negara dan, ujung-ujungnya, masyarakat.

Dengan seribu rekomendasi itu, BPK seolah mengingatkan: kalau ingin BUMN benar-benar jadi “mesin” pembangunan, maka pembenahan struktural dan kultural sudah tidak bisa ditunda.