PLN Tak Bisa Lagi Andalkan Batu Bara, PLTS Wajib Diperbesar!

Mengembangkan energi terbarukan lewat PLTS skala besar dalam sistem kelistrikan PLN diyakini akan menurunkan biaya pokok pembangkitan.

JAKARTA – Pemerintah harus mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menambah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Hal itu akan mempengaruhi efisiensi biaya pembangkit.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menegaskan, dengan mengembangkan energi terbarukan melalui PLTS dengan skala yang besar-besaran di sistem listrik PLN, akan berdampak pada penurunan biaya pembangkitan tenaga listrik.

"IESR menghitung, jika bauaran energi terbarukan di sistem listrik PLN mencapai 25 persen, biaya pembangkitan bisa turun sekitar 10 persen, dengan catatan tidak menambah pembangunan pembangkit fossil baru," ungkap Fabby di Jakarta, Selasa (23/9).

Pemerintah, tegas Fabby, harus mendorong PLN menambah PLTS lebih besar di rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dan pemerintah juga harus meninjau ulang kebijakan kuota PLTS atap yang diberlakukan sejak 2024. Sebagai penggantinya, pengguna PLTS atap menggunakan battery energy storage system (BESS), minimal 20 persen dari kapasitas pembangkit, untuk mengurangi dampak dari PLTS atap yang intermitten pada kestabilan jaringan listrik.

Lebih lanjut, Fabby mengapresiasi karena Menteri Keuangan melihat bahwa salah satu solusi untuk menurunkan subsidi adalah dengan mengembangkan energi terbarukan, khususnya PLTS. PLTS itu sangat murah listriknya, di bawah pembangkit energi terbarukan lainnya.

Untuk menurunkan subsidi menurut Fabby, tidak cukup hanya dengan energi terbarukan, tetapi perlu ada reformasi tarif dan subsidi. Hari ini sebagai besar pelanggan PLN, khususnya pelanggan rumah tangga 2.200 ke bawah menerima subsidi, karena tarif tenaga listrik masih di bawah biaya pokok produksi yang wajar + margin yang wajar.

Seperti diketahui, dalam RUPTL terbaru PLN 2025–2034, PLTS akan menjadi salah satu tulang punggung peningkatan bauran EBT, dengan total kapasitas PLTS yang ditargetkan mencapai 17,1 GW dari total 42,6 GW pembangkit EBT yang direncanakan. RUPTL ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mempercepat pengembangan EBT, dan meningkatkan bauran energi bersih hingga 34,3 persen pada 2034.

Tekan Subsidi

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan pemerintah sedang berupaya untuk menekan subsidi listrik tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Purbaya menyebut salah satu upaya yang dibahas adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) lain yang lebih efisien.

“Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik dengan penggunaan PLTS Surya. Tapi harganya masih agak tinggi. Sekarang sedang dicari teknologi baru supaya harga produksinya mendekati harga murah sekarang, sehingga subsidi bisa mengecil atau hilang,” ujarnya seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (19/9).

Dia menekankan bahwa pengurangan subsidi listrik dari pemerintah jangan sampai berujung pada kenaikan tarif listrik masyarakat. Dia menambahkan pemerintah akan menghitung kebutuhan investasi awal untuk memastikan teknologi PLTS dan produksi baterai maupun panel surya dalam negeri benar-benar efisien.

Menurutnya, kementerian terkait, khususnya Kementerian ESDM, akan menentukan jadwal implementasi. Dia memastikan setiap kebijakan akan diarahkan pada penyediaan listrik yang lebih murah dan berkelanjutan, sambil menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 akan mendongkrak bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 34,3 persen pada 2034.