Indonesia-UE Akhirnya Sepakati Perjanjian Perdagangan IEU-CEPA Setelah Hampir 10 Tahun Negosiasi

DENPASAR - Indonesia dan Uni Eropa sepakati perjanjian perdagangan pada hari Selasa (23/9) setelah hampir satu dekade negosiasi.

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif  Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) merupakan kesepakatan ketiga yang ditandatangani Brussels dengan negara-negara Asia Tenggara, setelah Singapura dan Vietnam.

Pakta tersebut ditandatangani oleh Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Bali dan akan membuka investasi di sektor strategis seperti kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi.

"Dengan menyelesaikan perjanjian ini, Uni Eropa dan Indonesia mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia bahwa kami bersatu dalam komitmen kami untuk perdagangan internasional yang terbuka, berbasis aturan, dan saling menguntungkan," ujar Sefcovic setelah penandatanganan.

Secara keseluruhan, eksportir Uni Eropa akan menghemat sekitar 600 juta euro atau sekitar Rp11,7 miliar per tahun dalam bea masuk yang dibayarkan atas barang yang memasuki pasar Indonesia, dan produk-produk Eropa akan lebih terjangkau dan tersedia bagi konsumen Indonesia. Demikian kata Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam sebuah pernyataan.

Saat yang Tepat

Indonesia sejak 2016 telah berunding dengan Uni Eropa, namun negosiasi untuk kesepakatan perdagangan awalnya hanya mengalami sedikit kemajuan.

Isu-isu seperti minyak sawit dan deforestasi menjadi hambatan, tetapi kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang luas "menciptakan urgensi" untuk mempercepat kesepakatan, kata Deni Friawan, peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan ke Brussels pada bulan Juli dan bersama kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan kedua belah pihak telah mencapai "kesepakatan politik" untuk menyelesaikan kesepakatan setelah 19 putaran negosiasi.

Airlangga mengatakan ketidakpastian yang disebabkan oleh "perang tarif dan proteksionisme" antara negara-negara besar mendorong kedua belah pihak "untuk mencari kepastian melalui perjanjian bilateral yang stabil".

Perjanjian tersebut diharapkan dapat "memitigasi risiko dari dampak perang tarif global", kata Airlangga kepada AFP dalam sebuah pernyataan.

"Penandatanganan ini datang di saat yang tepat. Penandatanganan ini difinalisasi karena perang tarif Donald Trump, dan kita perlu mencari pasar alternatif di Eropa, dan Eropa memiliki kepentingan yang sama, mereka membutuhkan pasar untuk ditembus," ujar Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, kepada AFP.

Sekitar 80 persen ekspor Indonesia ke UE akan bebas tarif setelah kesepakatan berlaku, kata Airlangga pada bulan Juni.

Diharapkan hal ini akan menguntungkan ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa termasuk minyak kelapa sawit, alas kaki, tekstil dan perikanan, tambahnya.

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima Indonesia dengan perdagangan bilateral mencapai $30,1 miliar tahun lalu.

Perjanjian itu akan semakin membuka akses UE ke pasar Indonesia yang berpenduduk sekitar 280 juta orang, kata Deni.

Ketegangan Kebijakan Hijau

Hubungan kedua negara telah renggang akibat sejumlah isu, termasuk usulan larangan impor oleh Brussels terhadap produk-produk yang terkait dengan deforestasi, yang membuat marah Indonesia, eksportir utama minyak sawit.

Berdasarkan peraturan deforestasi Uni Eropa, ekspor berbagai macam barang -- termasuk kedelai, kayu, minyak sawit, ternak, kertas cetak, dan karet -- dilarang jika diproduksi di lahan yang gundul setelah Desember 2020.

Airlangga mengatakan Sefcovic telah berjanji akan memberikan "perlakuan khusus" terkait regulasi bagi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan blok tersebut.

Uni Eropa telah menunda penerapan aturan tersebut hingga akhir tahun ini setelah mendapat reaksi keras.

Namun, para aktivis khawatir perjanjian perdagangan tersebut akan menyebabkan lebih banyak deforestasi yang didorong oleh meningkatnya permintaan minyak sawit Indonesia.

"Hutan alam yang tersisa di konsesi kelapa sawit berpotensi ditebang dalam waktu dekat (dan) diubah menjadi perkebunan," kata Syahrul Fitra dari Greenpeace Indonesia.

Brussels dilaporkan mendorong untuk memasukkan ketentuan tentang deforestasi dalam perjanjian, tetapi rinciannya belum dipublikasikan.

Setelah penandatanganan pada hari Selasa, kedua belah pihak diharapkan melakukan langkah-langkah termasuk pemeriksaan hukum dan penerjemahan dokumen resmi, kata Airlangga.

Kesepakatan tersebut kemudian harus diratifikasi oleh anggota UE serta anggota parlemen di Parlemen Eropa dan Indonesia.

Perjanjian tersebut diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2027, tambah Airlangga.