BGN Akan Terapkan SOP Ketat di Dapur Program MBG

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menyoroti temuan dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang jumlahnya mencapai ribuan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut disampaikan Sahidin saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau. “BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” kata Sahidin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/9).

Respon KPAI

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pihaknya akan tetap mendukung penuh program MBG, terkait pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendesak pemerintah menghentikan sementara program itu menyusul maraknya kasus keracunan.

“Mengalami kejadian yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kita perbaiki, memperbaiki diri,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar ketika ditemui di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, sebagai pembantu Presiden, lembaganya bertanggung jawab dalam program tersebut melalui pencegahan kejadian luar biasa seperti keracunan dengan memastikan dapurnya dan proses distribusinya sesuai standar. Menurutnya, kejadian luar biasa yang dialami anak-anak tersebut adalah pembelajaran agar memperbaiki semuanya agar lebih sesuai standar.

Sebelumnya, di media massa dikabarkan bahwa KPAI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara MBG guna evaluasi menyeluruh, menyusul sejumlah kasus keracunan massal.

Diketahui, pada Januari-September 2025, tercatat ada sebanyak 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Ant/S-2