Kepala Bapanas Tegaskan Kualitas Stok Beras Pemerintah Harus Dijaga

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan stok pangan nasional. Hal ini penting karena CBP berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga, pasokan, dan akses pangan masyarakat.

Menurut Arief, pengelolaan CBP yang dijalankan Perum Bulog merupakan bagian dari mandat Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Regulasi ini secara tegas menempatkan CBP sebagai instrumen intervensi stabilisasi pangan yang harus selalu siap digunakan ketika dibutuhkan. 

“CBP harus dikelola secara hati-hati, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena dalam setiap penugasan, baik untuk intervensi pasar, bantuan pangan, maupun penanganan bencana, beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” ujar Arief dikutip, Senin (22/9).

Saat meninjau Gudang Bulog Gampong Siron, Aceh Besar, Aceh pada Kamis (18/9), dia keberadaan Perpres 125/2022 memberikan landasan hukum yang jelas bagi sinergi antara Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Dengan aturan ini, CBP bukan sekadar instrumen menumpuk stok beras. Melainkan CBP diarahkan pula sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi langsung untuk menstabilkan pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan.

Arief juga menekankan bahwa kualitas CBP yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola cadangan pangan. “Jadi jika hari ini kita punya stok beras yang sangat cukup dan aman, mencapai 3,9 juta ton, maka mencermati dinamika pasokan dan harga pangan hari ini, saatnya Bulog terus menggencarkan penyaluran beras baik beras SPHP dan bantuan pangan maupun saat bencana,” tegasnya.

Adapun realisasi penyaluran CBP sepanjang 2025 ini, per 17 September, totalnya telah disalurkan ke masyarakat sebanyak 798,8 ribu ton. Ini terdiri dari penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) totalnya 374,8 ribu ton. Kemudian realisasi penjualan beras program bantuan pangan beras alokasi Juni dan Juli yang telah tercapai 365,5 ribu ton. Selain itu, ada pula penyaluran dalam bentuk program golongan anggaran 60,1 ribu ton dan tanggap darurat 418 ton.

Ke depannya, pemerintah telah menetapkan keberlanjutan program bantuan pangan beras pada Oktober dan November. Beras sebanyak 365,5 ribu ton akan kembali disalurkan kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat se-Indonesia. Apabila dibutuhkan, nantinya bantuan pangan beras bisa tetap berlanjut di Desember sesuai hasil evaluasi pemerintah.

Bulog Pastikan CBP Aman

Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang tetap aman dan terjaga dengan baik demi mendukung stabilitas pangan nasional serta menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Bulog memastikan mutu beras tetap terjaga melalui rangkaian prosedur pengelolaan di gudang," kata Rizal.

Ia mengatakan setiap beras yang masuk diperiksa terlebih dahulu, lalu dipantau secara berkala dengan menjaga kebersihan dan sanitasi gudang. Apabila terdeteksi indikasi serangan hama, Bulog melakukan tindakan pengendalian seperti spraying maupun fumigasi.

Dalam penyaluran, lanjut Rizal, Bulog menerapkan sistem first in, first out (Fifo) dan First expired first out (Fefo) untuk memastikan rotasi stok berjalan baik.

Rizal menekankan apabila ditemukan penurunan kualitas, dilakukan langkah korektif berupa pemisahan, fumigasi ulang, hingga pengolahan dengan mesin pemilah modern.

"Dengan demikian, masyarakat menerima beras berkualitas baik dan layak konsumsi sesuai standar," katanya, menjelaskan.