Perketat Pengawasan Program Strategis, KKP Gandeng BPKP

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan pada program-program strategis yang tengah dijalankan. Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal, KKP akan melibatkan pengawas eksternal salah satunya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dengan BPKP, yang salah satu agendanya membahas rencana kerja sama pengawasan antara Itjen KKP dengan BPKP. Perjanjian kerja sama ini penting untuk dilakukan sebagai dasar kolaborasi dan sinergi pengawasan dengan BPKP perwakilan di daerah.

Inspektur Jenderal KKP, Lotharia Latif menyampaikan pengawasan pada program strategis sangat krusial, mengingat program strategis menggunakan anggaran cukup besar, sumber daya banyak, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. "Tanpa pengawasan yang ketat, program-program ini rentan terhadap berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/9).

Menurutnya, kolaborasi pengawasan dengan pengawas eksternal maupun aparat penegak hukum sangat penting dilaksanakan agar dapat saling mengingatkan dan mengidentifikasi potensi risiko, sehingga akan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko/masalah yang signifikan.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro, menyatakan pihaknya mendukung kolaborasi pada aspek quality assurance dan konsultasi untuk mengawal kegiatan prioritas.

 Ia juga mendorong agar KKP mengedepankan peran APIP internal untuk pengawalan lebih detail dan bersifat teknis, sehingga BPKP lebih melihat dari aspek prosedur sesuai tugas dan fungsinya.

Percepatan pelaksanaan program strategis juga perlu memperhatikan aspek administratif, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh peraturan terkait, serta perbaikan tata kelola termasuk penyiapan regulasi untuk setiap kebijakan baru yang dibuat.

Sebagai informasi, sejumlah program kerja strategis KKP di antaranya program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pengembangan Budi Daya Nila Salin (BINS), serta revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menekankan agar setiap tahapan proyek-proyek tersebut diawasi secara ketat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, sehingga terwujud tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan berjalan sesuai koridor hukum.