Perkuat Peringatan Dini Banjir, Pemerintah Harus Integrasi Data BMKG, BPBD, KLH

JAKARTA - Anggota DPR RI Jamaludin Malik mengusulkan agar pemerintah mengintegrasikan data antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) guna memperkuat sistem peringatan dini banjir.

"Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system," kata Jamaludin di Jakarta, Kamis (18/9).

Hal tersebut dia sampaikan guna menanggapi peringatan dari BMKG tentang potensi musim hujan ekstrem pada 2025–2026 serta krisis sampah yang memperparah banjir, seperti di Bali. Ia menekankan bahwa peringatan tersebut harus direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” kata dia.

Diketahui, berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan akan terjadi dalam dua gelombang besar, yakni pada November hingga Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan serta pada Januari hingga Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG menyampaikan intensitas hujan ekstrem diperkirakan meningkat dengan potensi curah hujan setara satu bulan, namun bisa turun hanya dalam kurun waktu satu hari.

Jamaludin lalu mengingatkan bahwa kerugian akibat banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Di Bali, kata dia, akumulasi sampah di sungai dan pantai sudah memicu kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan menelan korban jiwa.

Sejalan dengan itu, dia pun meminta pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat investasi di sektor pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah. Ia juga berpandangan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan BUMN dan swasta bernilai penting untuk memastikan pembiayaan yang berkelanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” ucap dia.