BGN Kenalkan Program MBG, Dinilai Mampu Bangkitkan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti membangkitkan pertanian hingga ketahanan pangan di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut dia, bagi pemerintah daerah (pemda), Program MBG sangat menarik untuk memacu kemandirian perekonomian karena akan banyak uang dari pemerintah pusat yang turun ke daerah.

"Contohnya untuk Nusa Tenggara Timur (NTT), saya contohkan berkali-kali APBD-nya di provinsi hanya Rp4 triliun, nah, uang BGN yang akan turun ke NTT Itu Rp8 triliun, yang 85 persennya untuk membeli bahan baku pertanian," kata Dadan di Jakarta, Kamis (18/9).

Ia mencontohkan provinsi lain yakni Jawa Barat yang memiliki APBD provinsi sebesar Rp34 triliun, sedangkan BGN akan mengirimkan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk provinsi tersebut.

"Jadi, jauh lebih besar uang BGN yang akan turun ke daerah, dan itu akan membangkitkan pertanian, kemandirian, serta ketahanan pangan. Contoh untuk makan lele saja, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kalau melayani tiga ribu penerima manfaat itu butuh tiga ribu lele sekali makan, berapa kolam? Itu dua kolam bioflog," ujarnya.

Selain itu, di Pulau Sulawesi, kini semakin banyak rumah tangga yang berlomba-lomba menanam pisang atau mengelola kebun pisangnya untuk menyuplai MBG, yang sebelumnya hanya dikonsumsi sendiri atau bahkan masyarakat tidak mengetahui harus ke mana memasarkan pisang-pisang hasil pertanian mereka.

"Kalau kita memberi makan pisang saja, sekali makan pisang kan tiga ribu, berapa sisir? Itu 150 sisir, berapa tandan? Itu 15 tandan, identik dengan 15 pohon pisang. Kalau dua kali seminggu, butuh 30 pohon pisang, sebulan 120 pohon, jadi tidak heran kalau petani pisang di Sulawesi sekarang sudah turun ke kebun memelihara pisangnya yang selama ini tidak pernah dipelihara," tuturnya.

Melalui MBG, lanjut Dadan, ada potensi ekonomi yang luar biasa di daerah untuk dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga UMKM dan para petani. Untuk itu, ia meminta para pemuda agar kembali ke desa untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

"Jadi, sebetulnya kami harapkan dengan adanya program ini, para pemuda kembali ke desa, optimalkan daerah-daerah itu, optimalkan tanah-tanah yang menganggur tetapi cukup subur untuk diproduksi," kata Dadan.