Berawal dari London Aksi Unjuk Rasa Kebijakan Imigrasi Merembet ke Tokyo hingga Sydney

JAKARTA - Dunia kembali diwarnai oleh sejumlah aksi unjuk rasa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, kali ini berfokus kepada isu imigran.

London menjadi salah satunya dengan lebih dari 110.000 demonstran turun ke jalan pada Sabtu (13/9) menyuarakan agar pemerintah Inggris memperketat aturan imigrasi. Aksi tersebut berakhir rusuh karena aparat kepolisian menyerbu pendemo untuk segera membubarkan diri.

Begitu di Jepang. Ribuan warga di Osaka, baru-baru ini, juga meminta agar pemerintah menutup keran bagi para imigran, terutama yang berasal dari Afrika.

Berikut ini sejumlah aksi unjuk rasa menentang kebijakan migrasi di sejumlah negara yang terjadi baru-baru ini.

Unite the Kingdom

Aktivis sayap kanan Inggris Tommy Robinson memimpin aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom di Russell Square, London, Sabtu (13/9) pagi.

Membawa bendera nasional Inggris St George serta bendera Union Jack, demonstran tidak hanya mengkritik kebijakan migrasi pemerintah serta apa yang mereka anggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan berbicara.

Robinson mengklaim bahwa lebih dari tiga juta orang memadati pusat kota London dalam patriotisme yang belum terlihat sebelumnya. Namun, Kepolisian Metropolitan melaporkan bahwa jumlah demonstran di jalanan London sekitar 110.000 orang.

Isu imigrasi kini menjadi topik politik paling dominan di Inggris. Warga menilai Pemerintah Keir Starmer terlalu lunak terhadap imigrasi sehingga terjadi lonjakan jumlah migran, terutama yang datang melalui perahu kecil di Selat Inggris.

Data dari pemerintah Inggris mencatat 44.000 kedatangan ilegal per Maret 2024 melebihi jumlah 2023 yang sebanyak 36.000 lebih imigran. Kenaikan drastis migrasi tersebut dijadikan alasan bagi demonstran sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak mampu mengendalikan perbatasan.

Mengutip hasil sensus Kantor Statistik Nasional, meningkatnya kepekaan terhadap isu imigrasi disebabkan oleh pandangan bahwa kedatangan migran memberikan beban tambahan pada layanan kesehatan (NHS), perumahan, dan sektor pendidikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas layanan yang diterima oleh warga lokal.

Sebagian masyarakat merasa bahwa imigrasn dalam jumlah besar dapat mengancam identitas budaya dan sosial Inggris. Perjuangan merebut budaya yang dinilai tergerus akibat kehadiran imigran itu direpresentasikan melalui bendera nasional yang dibawa pendemo.

Sementara itu, sekitar 5.000 demonstran mendukung kebijakan Starmer melalui aksi unjuk rasa Stand Up To Racism. Mereka membawa slogan yang bertulisan "Pengungsi diterima" dan "Hentikan ekstrem kanan".

Menurut pernyataan kepolisian, lebih dari 1.600 petugas telah dikerahkan sebagai bagian dari keseluruhan operasi kepolisian ketertiban umum, termasuk 500 petugas yang didatangkan dari kepolisian lain. Sekitar 1.000 petugas bertanggung jawab untuk memastikan dua demonstrasi di London pusat berlangsung dengan aman.

Kendati mengerahkan ribuan personil, aksi unjuk rasa berakhir dengan kekerasan saat petugas berupaya membubarkan massa. Kepolisan London menuturkan bahwa petugas diserang dengan tendangan dan pukulan. Botol, suar, dan benda-benda lainnya dilemparkan. Sekitar 25 orang ditahan dan 26 petugas kepolisian terluka.