Jaga Kepercayaan Publik, Menkeu Pastikan Stimulus 'Akselerasi 2025' Tak Bebani APBN

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa stimulus dalam bentuk delapan program paket ekonomi “Akselerasi Program 2025” tidak akan memperlebar defisit APBN, meskipun tren penerimaan negara mengalami tekanan.

Purbaya, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9), menyebut berbagai program bantuan, termasuk bantuan pangan, telah diantisipasi melalui optimalisasi penyerapan anggaran.

“Yang paling besar itu bantuan pangan dua bulan kali 10 kilogram beras, sekitar Rp7 triliun, uangnya sudah ada, sudah kami siapkan. Bukan berarti defisitnya melebar, tapi saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga,” ujarnya.

Ia menjelaskan alokasi stimulus dilakukan dengan memanfaatkan sisa anggaran yang belum terpakai menjelang akhir tahun, sehingga tidak menambah beban fiskal secara signifikan.

“Daripada sisa tinggal tiga minggu lagi tidak terpakai, saya pakai ke sana. Jadi, ini adalah optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak pada perekonomian tanpa mengubah defisit yang terlalu signifikan,” katanya.

Purbaya mengatakan, bila pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat dengan rasio pajak (tax ratio) konstan, penerimaan negara akan meningkat otomatis, sehingga dampak stimulus terhadap defisit justru cenderung netral bahkan positif.

Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp16,23 triliun untuk delapan program paket ekonomi “Akselerasi Program 2025”. Alokasi terbesar adalah Bantuan Pangan Rp7 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa 10 kilogram beras selama dua bulan (Oktober–November), dengan opsi perpanjangan hingga Desember bila anggaran memungkinkan.

Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) menempati urutan kedua dengan total Rp5,3 triliun, terdiri atas Rp3,5 triliun di Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun di Kementerian Perhubungan, guna membayar upah harian bagi sekitar 609 ribu pekerja pada proyek September–Desember 2025.

Selanjutnya, perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata menganggarkan Rp120 miliar di 2025 dan Rp480 miliar untuk 2026.

Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi menyiapkan Rp198 miliar per tahun pada 2025 dan 2026 bagi 20 ribu peserta dengan uang saku setara UMP selama enam bulan.

Program lain meliputi percepatan deregulasi PP28 senilai Rp175 miliar pada 2025 dan Rp1,05 triliun pada 2026, Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Rp150 miliar untuk selisih bunga, serta subsidi iuran JKK dan JKM Rp36 miliar bagi 731 ribu pekerja informal.

Terakhir, program perkotaan dengan pilot projek di DKI Jakarta dibiayai dana kontingensi Pemprov DKI sebesar Rp2,7 triliun bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, dengan rencana perluasan ke berbagai kota besar meski belum ada estimasi anggaran pusat yang pasti.