136 Desa di Blora Dapat Bantuan Keuangan Rp43.07 Miliar, Fokus untuk 4 Bidang Utama

BLORA - Sebanyak 136 desa dari total 271 desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah akan mendapat bantuan dana Rp43,07 miliar dari pemerintah kabupaten.

Pemkab Blora menyiapkan anggaran Rp43,07 miliar tersebut melalui program Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankab) Blora 2025 guna mendukung program pembangunan pada sejumlah desa di Blora.

"Anggaran sebesar Rp43,07 miliar itu, nantinya dibagikan kepada 136 desa dari total 271 desa di Kabupaten Blora. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp58,02 miliar," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora Yayuk Windrati, di Blora, Minggu (14/9).

Ia mengungkapkan besar kecilnya anggaran untuk bantuan desa, diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sedangkan Dinas PMD hanya memfasilitasi penyaluran agar tepat sasaran.

Bantuan keuangan kabupaten tahun ini, kata dia, difokuskan pada empat bidang utama, yakni infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Sejumlah desa sudah menyiapkan program pembangunan dengan memanfaatkan dana tersebut.

Di antaranya, untuk pembangunan jalan paving di Dukuh Kedungsumur, Desa Bacem, Kecamatan Banjarejo, senilai Rp170 juta, untuk memudahkan akses warga, pendirian ruko pasar di Dukuh Ngebring, Desa Kacangan, Kecamatan Todanan, senilai Rp150 juta, sebagai ruang usaha bagi pedagang kecil, dan pembangunan gedung PKD di Desa Jati, Kecamatan Jati, senilai Rp200 juta, guna memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Kemudian ada program revitalisasi situs Wora Wari di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, senilai Rp600 juta, untuk mengangkat potensi pariwisata lokal.

 "Tak berhenti pada penyaluran, pemerintah juga menekankan pentingnya monitoring. Petugas akan turun langsung mengecek kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sekaligus memastikan administrasi pertanggungjawaban lengkap," ujarnya pula.

Bagi masyarakat, kata dia, bantuan keuangan tersebut tetap menjadi angin segar di tengah keterbatasan. Meski jumlahnya menurun, dana ini tetap menjadi salah satu motor penggerak pembangunan desa, berdampingan dengan Dana Desa (DD).

Selain itu, kata dia lagi, menjadi tumpuan penting dalam memperbaiki sarana prasarana penunjang kehidupan sehari-hari, mulai dari jalan, pasar, sekolah, hingga fasilitas kesehatan.

Kepala Desa Jati Supardi menyambut baik alokasi Bankab 2025 untuk pembangunan gedung Pos Kesehatan Desa (PKD) di wilayahnya.

Ia mengatakan pembangunan gedung PKD Jati melalui alokasi Bankab 2025 diprioritaskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menekan angka penyakit tidak menular, serta mendorong kesadaran warga agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

"Sebelum adanya PKD baru, layanan kesehatan di Desa Jati berjalan kurang optimal karena keterbatasan gedung dan sarana penunjang," ujarnya.

Dengan adanya pembangunan ini, kata dia lagi, pelayanan diharapkan lebih maksimal, terstruktur, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Apalagi, dilengkapi fasilitas pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium sederhana untuk tes darah rutin. Tenaga kesehatan, termasuk tenaga laboratorium dari puskesmas, juga akan disiagakan untuk mengelola layanan.

"Dengan anggaran sebesar Rp200 juta, kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Keberadaan PKD baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, terutama untuk kesehatan ibu dan anak," kata dia.

Melalui pendampingan seribu hari pertama kehidupan, ibu hamil akan lebih terarah dalam proses kehamilan dan persalinan, sehingga risiko tinggi dapat diminimalkan, kesehatan ibu dan bayi lebih terjamin, serta angka stunting dapat ditekan.