Gubernur Banten Dorong Forum Nelayan untuk Bahas Solusi Perikanan

SERANG – Gubernur Banten Andra Soni mendorong forum dialog bersama nelayan untuk membahas secara komprehensif persoalan dan solusi perikanan dan kelautan di provinsi tersebut.

Ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan segera menindaklanjuti aspirasi nelayan yang disampaikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten.

“Saya minta dalam waktu yang sangat segera Ibu Kadis (Kepala Dinas) Kelautan dan Perikanan membuat forum dengan saya dan teman-teman HNSI. Jadi saat diskusi bukan lagi curhatan, tapi sudah sama-sama mencari solusi,” kata dia di Serang, Kamis (11/9).

Dia menjelaskan penyelesaian atas persoalan yang muncul dari lapangan terkait dengan perikanan dan kelautan akan menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah.

Ia menekankan perlunya melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan program pembangunan agar usulan dari masyarakat terakomodasi.

“Saya ingin diskusi langsung, bahkan kalau bisa di lokasi nelayan, supaya kita bisa melihat kondisi riil,” ujarnya.

Andra menyebut Banten memiliki karakter laut berbeda antara wilayah utara dan selatan, sehingga penanganan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Semangat dari HNSI adalah semangat solusi, semangat perbaikan, dan pemanfaatan laut yang lebih maksimal. Semangat dari kita adalah bagaimana nelayan sejahtera,” katanya.

Ia mencontohkan laporan terkini terkait dengan nelayan di wilayah selatan yang tidak bisa melaut akibat cuaca.

Menurut dia, kondisi itu memerlukan langkah-langkah penanganan yang melibatkan lintas organisasi perangkat daerah.

“Yang menjadi kewenangan pusat kita akan komunikasikan, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota juga akan kita diskusikan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Banten Neneng Sri Hastuti Handayani menyatakan aspirasi utama nelayan berkaitan dengan pendangkalan alur, distribusi BBM subsidi, serta pelibatan organisasi dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Ia menjelaskan pendangkalan alur membuat nelayan sering kesulitan melaut.

Selain itu, akses BBM subsidi belum merata hingga desa pesisir.

“Kami minta solusi agar kuota BBM ditambah dan izin lebih mudah diakses nelayan kecil,” katanya.

Neneng juga menyoroti dampak industri yang kerap menyempitkan alur tangkap dan maraknya pelanggaran kapal tongkang yang merugikan nelayan kecil.

“Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan, tapi sering tidak ditindaklanjuti. Kami berharap aturan yang lebih tegas dari Pak Gubernur,” ujarnya.