-
-
- Megapolitan
-
- Reshuffle Kabinet? Budi Arie Setiadi: Serahkan Kepada Presiden Aja! Reshuffle Kabinet? Budi Arie ...
Reshuffle Kabinet? Budi Arie Setiadi: Serahkan Kepada Presiden Aja!
📅 Senin, 08 Sep 2025, 15:36 WIB | Oleh: Andriani Nuraini
Doc: Ist.
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menanggapi isu penggabungan kembali Kementerian Koperasi dengan Kemenparekraf dan Kementerian UMKM, serta kemungkinan dirinya terkena reshuffle kabinet. Ia menegaskan bahwa segala keputusan tersebut merupakan “hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto”. Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (8/9).
Saat ditanya mengenai kabar reshuffle, Budi Arie menyatakan belum menerima pemberitahuan apa pun soal perombakan kabinet. “Belum (dapat informasi terkena reshuffle). Itu hak prerogatif Presiden,” ujar Budi Arie.
Ia juga membantah kabar kunjungannya ke Istana pada hari tersebut. "Engga, belum ada pemberitahuan. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat," tambahnya.
Konteks dan Reaksi Politik
Isu reshuffle kabinet semakin kuat menyebar beberapa waktu terakhir. Menteri lain seperti Bahlil Lahadalia (ESDM), Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan), dan Budi Arie Setiadi sendiri disebut unjuk dalam rumor reshuffle karena dinilai tengah mengalami penurunan kepercayaan publik akibat sejumlah kontroversi.
Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, turut memberikan respons terhadap rumor reshuffle. Ia menyatakan bahwa belum mendengar secara resmi rencana penggantian menteri. “Itu semua hak prerogatif Presiden,” tegas Muzani.
Sebaiknya Anda baca juga:
Hak Prerogatif Presiden dalam Struktur Pemerintahan
Budi Arie bukanlah satu-satunya menteri yang menegaskan bahwa reshuffle adalah keputusan sepenuhnya milik Presiden. Sebelumnya, menteri lain seperti Bahlil Lahadalia juga menekankan hal serupa saat ditanyai soal isu reshuffle, bahwa hal tersebut berada dalam kewenangan penuh Presiden.
Pernyataan tegas Budi Arie Setiadi datang di tengah memuncaknya spekulasi reshuffle kabinet. Dengan menyatakan “itu hak prerogatif Presiden” secara konsisten, Budi menegaskan posisi politik dan pendekatan pemerintah yang menekankan prinsip hierarki dan stabilitas kabinet. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait reshuffle tersebut, dan kabar penggabungan kementerian masih berada dalam ranah wacana publik.
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!