Perlu Kebijakan Efektif Akhiri Kesenjangan Ekonomi

JAKARTA - Ketimpangan pendapatan yang melebar menjadi faktor dominan terjadinya gejolak sosial dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah pun diminta harus secepatnya membuat kebijakan yang efektif mengakhiri masalah kesenjangan ekonomi itu.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal dalam diskusi publik bertema “Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi di Jakarta, Senin (1/9) mengungkapkan sejumlah indikator ketimpangan tersebut terlihat dari tingkat pengangguran hingga nilai tabungan yang terus menurun.

Meskipun laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 menyebut jumlah orang di bawah garis kemiskinan cenderung turun menjadi 23,85 juta orang, atau turun sekitar 200 ribu orang dibandingkan kondisi September 2024, tetapi mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan dengan ambang pengeluaran di bawah 1 juta rupiah per kapita per bulan tidak kurang dari 100 juta orang atau sepertiga dari jumlah penduduk RI.

“Ini belum mempertimbangkan kelas menengah yang daya belinya pun menurun,” kata Faisal.

Dari sisi tingkat pengangguran, meskipun catatan BPS tingkat pengangguran terbuka mulai menurun tahun ini tetapi sebagian besar yang bekerja tercatat sebagai pekerja informal yang persentasenya meningkat mendekati 60 persen, lalu jumlah pekerja setengah menganggur meningkat jauh lebih besar peningkatan dengan orang yang bekerja full time. Kalau melihat ketenagakerjaan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat.

Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Januari-Juli 2025 mencapai lebih dari 43.500 orang atau meningkat 150 persen dari periode yang sama tahun lalu. Namun, data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam periode lebih pendek Januari-April 2025 saja sudah 52.850, lebih tinggi dari Kemenaker, bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lebih tinggi lagi yakni 73,992 orang untuk Januari-April.

“Belum dari sisi upah, upah riil buruh tidak mengalami peningkatan berarti bahkan cenderung melemah. Februari 2025 kami melihat upah riil buruh hanya hanya tumbuh 1,9 persen, tipis sekali dibanding Februari 2024 (yoy), bahkan dibanding Agustus 2024 terkontraksi 4,8 persen,”ungkap Faisal.

Jika dilihat dari sisi tabungan, simpanan masyarakat trennya terus mengalami penurunan, tabungan masyarakat di perbankan yang 99 persen bernilai di bawah 100 juta rata rata saldonya secara persisten dari pandemi sampai sekarang tinggal 1,1 juta rupiah yang proporsinya terhadap total tabungan mencapai 99 persen.

Sebaliknya tabungan di atas 2 miliar yang proporsinya hanya nol koma sekian persen dari pemilik total tabungan rata-rata saldonya meningkat. Jadi, ada pelebaran ketimpangan dan pada saat yang sama ada kecenderungan masyatakat meminjam untuk keperluan konsumtif meningkat.

Dia pun mendorong agar Pemerintah merevisi kebijakan pajak yang memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah, baik pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak lainnya, lalu perlu revisi juga penurunan transfer ke daerah yang memicu kenaikan pajak di Pemerintah Daerah.

“Pemerintah harus merevisi belanja yang tidak produktif, kurangi pembentukan lembaga baru, hilangkan tunjangan DPR dan pejabat serta dari sisi fiskal harus fokus perkuat sektor padat karya, termasuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi bukan hanya bantuan sosial (Bansos),”tegas Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan Pemerintah harus lebih transparan lagi terkait alokasi anggaran untuk menghindarkan distrust masyarakat.

Dia juga sepakat dengan Faisal agar pemerintah menunda kenaikan pajak di tengah ekonomi yang lesu dan daya beli melemah khususnya di kalangan menengah bawah. Anggaran juga harus dialokasikan untuk program yang berdampak luas ke masyarakat.

“Program prioritas dilaksanakan bertahap dan dievaluasi secara berkala serta disesuaikan dengan kapasitas fiskal,”ungkap Esther.

Pemerintah menurutnya perlu menerapkan participatory budgeting dengan melibagkan masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam proses perencanaan anggran

Lalu perlu realokasi belanja tidak produktif menuju penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Pekerja Formal

⁠Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie mengatakan Pemerintah harus meningkatkan jumlah pekerja formal. Sebab proporsi tenaga kerja informal di Indonesia semakin meningkat sementara pekerja sektor formal cenderung menurun.

Padahal, pekerja informal itu sangat rentan karena minimnya akses ke jaminan sosial.

Hanya 41,1 juta pekerja yang terdaftar di BPJS-Ketenagakerjaan (TK) dan 101 juta pekerja yang eligible mengindikasikan adanya coverage gap. Kemudian, kurang dari 50 persen pekerja aktif di BPJS TK yang membutuhkan keberlanjutan iuran dan hanya 9,2 juta pekerja informal yang aktif mengindikasikan kerentanan.

“Anehnya, Pemerintah di Indonesia lebih cenderung memberikan perlindungan sosial (Parlinsos) berupa bantuan sosial, bukan jaminan sosial,”pungkas Roby.