Distorsi Ekonomi RI: Persaingan Usaha Mati, Kepercayaan Publik Tergerus

JAKARTA – Masalah struktural utama yang dihadapi Indonesia bukan sekadar perlambatan ekonomi, melainkan melebarnya ketimpangan distribusi kesejahteraan. Tak hanya itu, kebijakan fiskal yang kurang berpihak berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan inklusif.

Konsentrasi kekayaan di tangan segelintir oligarki kian menguat karena ditopang oleh akses istimewa terhadap sumber daya ekonomi dan proteksi dari sebagian aparat penegak hukum. Hal itu menimbulkan distorsi serius dalam persaingan usaha dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Di sisi fiskal, beban pembayaran utang menggerus ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga alokasi untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat menjadi sangat terbatas dan harus tersebar ke banyak sektor.

Direktur Mubyarto Institute Awan Santosa mengatakan oligarki menyuburkan korupsi yang juga melibatkan aparat penegak hukum. Akibatnya, keadilan sosial menjadi sulit terwujud, ketimpangan sosial semakin lebar, dan rakyat banyak yang tetap miskin.

Ini menurutnya melenceng jauh dari cita cita founding fathers atau pendiri bangsa agar rakyat harus menikmati sebesar besarnya kekayaan negara. "Pemerintah harus konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menjalankan agenda demokratisasi ekonomi," tegasnya, Senin (1/9).

Kue ekonomi yang semakin besar ke oligarki ini, menurutnya, merupakan biang melebarnya ketimpangan ekonomi. "Situasi saat ini merupakan akumulasi kapital melalui ekspansi serta eksploitasi buruh dan lingkungan menghasilkan konsentrasi kekayaan tersebut," ungkap Awan.

Kerusuhan yang terjadi belakangan ini, papar Awan, merupakan akumulasi dari banyak masalah termasuk ketimpangan ekonomi ini. Pemerintah, menurutnya, harus kembali ke cita-cita awal demi menjaga harapan masa depan bangsa.

Kemiskinan Meningkat

Selain meningkatnya penduduk di sekitar garis kemiskinan, masalah ketimpangan juga tergambar dari terus menurunnya saldo tabungan masyarakat di perbankan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mencatat sekitar 99 persen saldo tabungan masyarakat di perbankan dengan nilai di bawah 100 juta hanya sebesar 1,1 juta rupiah.

"Sebaliknya tabungan di atas 2 miliar yang proporsinya hanya nol koma sekian persen dari pemilik total tabungan, rata-rata saldonya meningkat. Jadi, ada pelebaran ketimpangan, sementara pada saat sama ada kecenderungan masyarakat meminjam untuk keperluan konsumtif meningkat," ungkapnya dalam diskusi di Jakarta, Senin (1/9).

Seperti diketahui, kondisi Indonesia tengah disorot hingga mancanegara akhir-akhir ini. Sejumlah kekacauan terjadi karena dipicu oleh kebijakan seperti efisiensi anggaran, PHK massal, hingga isu kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada kesempatan lain, Pakar Hukum dan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan brutalitas aparat terus-menerus terjadi di Indonesia. Ini sering kali tidak pernah diminta pertanggungjawaban secara terbuka.

Herlambang menilai keadaan Indonesia saat ini bukan sekadar polisi yang sering kali arogan dan sering kali bertindak di bawah standar profesional. Namun juga penguasa, khususnya istana dan senayan, yang selama ini juga membiarkan praktik kekuasaan ini.

Manajer Riset Seknaf Fitra, Badiul Hadi mengatakan, jika melihat data RAPBN 2026, beban pembayaran utang sekitar 19 persen APBN. Mekanisme yang digunakan untuk pembayaran utang adalah refinancing atau debt rollover, yang lazim dipakai hampir semua negara.

“Tantangan bagaimana memastikan utang dan anggaran negara benar benar digunakan untuk pembangunan produktif, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat. Dengan langkah reformasi fiskal dan perbaikan tata kelola, ruang fiskal untuk rakyat tetap bisa diperkuat,” jelasnya.