Pengusaha Mal Teriak! Omzet Jatuh 50 Persen Gara-Gara Demo Rusuh, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Jakarta - Dampak dari aksi massa yang berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025 mulai terasa secara signifikan, terutama di sektor ritel dan pusat perbelanjaan. Pengusaha mal mengeluhkan penurunan transaksi hingga 50% per hari karena menurunnya jumlah pengunjung yang drastis.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengungkapkan bahwa dalam kondisi normal, 100 mal di Jakarta mampu menghasilkan transaksi harian hingga Rp 500 miliar. Namun, sejak terjadinya demo besar-besaran, angka tersebut terjun bebas.

"Penurunan transaksi sekitar 50% per hari sejak Jumat lalu. Hampir semua kategori gerai terdampak, kecuali kebutuhan pokok," ujar Alphonzus (1/9).

Tak hanya itu, Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, juga menegaskan bahwa omzet turun drastis, terutama di wilayah pusat kota seperti Senayan dan lokasi yang berada dekat titik demonstrasi.

Sektor yang paling terdampak meliputi:

• Department Store & Fesyen

• Bioskop & hiburan

• Gerai kosmetik & aksesori

Namun, di sisi lain, supermarket dan restoran di daerah pinggiran seperti Bogor, Serpong, Pluit, dan Cibubur masih menunjukkan peningkatan kunjungan, diduga karena faktor panic buying.

"Di daerah pinggir Jakarta, restoran dan supermarket masih lumayan naik, mungkin karena masyarakat menghindari kerusuhan," tambah Budihardjo.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian ini? Apakah aparat keamanan yang gagal mengantisipasi kerusuhan? Ataukah pemangku kebijakan yang tidak mampu menjaga stabilitas publik?

Para pelaku usaha berharap ada perlindungan nyata dari pemerintah, serta insentif pemulihan ekonomi untuk sektor ritel dan pusat belanja yang terdampak.

Kondisi ini menjadi cerminan bahwa stabilitas sosial sangat mempengaruhi denyut ekonomi masyarakat. Jika situasi ini terus berlarut, tak hanya pengusaha yang merugi, tapi juga jutaan pekerja di sektor ritel yang bisa kehilangan mata pencaharian.