Kabinet Tunjuk PM Sementara Setelah Shinawatra Diberhentikan

BANGKOK - Kabinet Thailand pada Sabtu (30/8) menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri. Langkah itu diambil sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang sedang diskors karena pelanggaran etika.

“Menteri Kantor Perdana Menteri Chusak Sirinil mengatakan Phumtham akan menduduki jabatan tersebut dengan wewenang penuh, dan kabinet telah mengadopsi kerangka kerja yang ketat untuk memastikan stabilitas selama masa transisi tanpa melampaui mandat sementaranya,” lapor Bangkok Post.

Terkait penunjukkan ini, majelis rendah parlemen rencananya akan bersidang pada 3-5 September untuk memilih perdana menteri baru dari kandidat yang diajukan sebelum pemilihan umum Mei 2023. Sedangkan kabinet yang ada akan tetap menjabat hingga pemerintahan baru dilantik, sesuai dengan persyaratan konstitusional.

Paetongtarn digulingkan setelah pengadilan tinggi Thailand memutuskan bahwa panggilan teleponnya dengan pemimpin Kamboja Hun Sen, di mana ia mengkritik komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 militer di tengah ketegangan perbatasan, melanggar standar etika jabatannya.

Pengadilan telah menskors Paetongtarn Shinawatra dari tugas bulan lalu saat mempertimbangkan kasus tersebut.

Pemecatan tersebut menandai gejolak terbaru dalam tatanan politik Thailand, yang telah menyaksikan bentrokan berulang antara para pemimpin terpilih dan lembaga peradilan sejak penggulingan mantan PM Thaksin Shinawatra pada 2006.

Sementara itu pada Jumat (29/8), Mahkamah Konstitusi Thailand telah memberhentikan PM Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya dan memutuskan bahwa percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja merupakan pelanggaran etika yang serius.

Putusan tersebut bermula dari petisi yang diajukan oleh 36 senator.

Mereka mengklaim bahwa rekaman audio percakapan antara Paetongtarn dan mantan perdana menteri Kamboja sekaligus Presiden Senat saat ini, Hun Sen, yang disebarluaskan oleh media pada 18 Juni 2025, menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi syarat dan telah melanggar standar etika berdasarkan Konstitusi.

Putusan pengadilan kemudian menyatakan bahwa Paetongtarn Shinawatra telah melakukan pelanggaran serius terhadap standar etika.

Akibatnya, perdana menteri diberhentikan efektif mulai 1 Juli 2025 (tanggal pemberhentian dari jabatan) dan seluruh kabinet juga harus mengosongkan jabatan mereka, tetapi akan tetap bertugas sebagai pejabat sementara.

Keputusan pengadilan didasarkan pada suara mayoritas 6:3, karena tiga hakim minoritas menyatakan bahwa tindakan perdana menteri tidak merupakan pelanggaran etika yang serius.

Pertahankan Sikap

Dalam sebuah pernyataan setelah putusan di Gedung Pemerintah, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan tetapi tetap mempertahankan sikap tidak bersalah dan menyatakan bahwa percakapannya (dalam klip tersebut) bukan untuk keuntungan pribadi tetapi dilakukan dengan niat tulus untuk mengabdi kepada negara.

Dia menekankan komitmennya untuk melindungi nyawa warga negara dan personel militer, dengan mencatat bahwa percakapan tersebut terjadi sebelum konflik perbatasan yang penuh kekerasan meletus.

Paetongtarn juga menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan contoh lain dari perubahan politik yang tiba-tiba dan meminta anggota parlemen untuk membantu menciptakan stabilitas politik. Dia berterima kasih kepada rakyat Thailand atas kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa.

Sementara itu, Partai Rakyat oposisi mengumumkan pernyataan yang mendukung segala upaya untuk membentuk pemerintahan baru dengan syarat bahwa calon perdana menteri tersebut harus membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menyampaikan pernyataan kebijakan mereka, untuk membuka jalan bagi pemilihan umum baru serta menegaskan tidak akan mendukung "perdana menteri dari luar" atau yang memiliki sejarah terkait kudeta militer. Ant/TNA-OANA/Anadolu/I-1