PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Resmi Dicopot dari Jabatannya

JAKARTA - Pengadilan Thailand mencopot Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya sebagai perdana menteri karena kasus percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

Dalam panggilan telepon tersebut, ia menyebut Hun Sen "paman" dan meremehkan seorang komandan militer Thailand. Para kritikus menuduhnya melemahkan militer Thailand yang kuat dan mempermasalahkan penghormatannya kepada Hun Sen.

Seperti dilaporkan BBC, di dalam percakapan itu, Paetongtarn terdengar bersikap damai terhadap Hun Sen terkait sengketa perbatasan kedua negara.

Ia membela percakapannya dengan mengatakan bahwa ia telah mencoba membuat terobosan diplomatik dengan Hun Sen, teman lama ayahnya Thaksin Shinawatra, dan mengatakan percakapan itu seharusnya tetap rahasia.

Paetongtarn kemudian mengatakan dia menerima putusan pengadilan tersebut.

“Namun sebagai orang Thailand, saya bersikeras pada ketulusan saya… untuk bekerja untuk rakyat Thailand,” kata Shinawatra dalam konferensi pers singkat

Paetongtarn meminta maaf setelah kebocoran tersebut, mengklaim bahwa itu adalah "taktik negosiasi" di tengah memburuknya ketegangan perbatasan dengan Kamboja

Namun Mahkamah Konstitusi Thailand hari ini, Jumat (29/8) memutuskan bahwa "tindakannya tidak menjaga harga diri bangsa dan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara, yang merupakan pelanggaran serius atau gagal mematuhi standar etika."

Dalam komentar pertamanya setelah putusan tersebut, yang disampaikan beberapa saat yang lalu, Paetongtarn mengakui putusan tersebut, namun ia mengatakan hal itu telah menyebabkan “perubahan mendadak” lainnya di Thailand, di mana ia menjadi pemimpin kelima sejak 2008 yang dipecat oleh pengadilan ini.

Wakil Perdana Menteri Thailand sekarang akan menggantikan Paetongtarn sebelum pemungutan suara perdana menteri baru diadakan.

Pemilu baru tampaknya menjadi jalan keluar yang jelas dari kekacauan politik saat ini, tetapi Pheu Thai tidak menginginkannya. Setelah dua tahun berkuasa, partai tersebut belum mampu memenuhi janjinya untuk memulihkan perekonomian.