Ekologi Bukan Beban, Tapi Fondasi Ekonomi dan Sosial Bangsa

JAKARTA - Aspek ekologi, ekonomi dan sosial merupakan pilar utama mewujudkan pembangunan nasional melalui integrasi Program Forests and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.

“Keseimbangan tiga pilar ekologi, ekonomi, dan sosial perlu menjadi perhatian kita bersama untuk masa depan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/8).

Adapun FOLU Net Sink 2030 adalah kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU) dapat melakukan penyerapan lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030.

Upaya yang saat ini dilakukan Indonesia, antara lain berupa pencegahan deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis lanskap untuk memperkuat penyerapan karbon.

Lebih lanjut, peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati; pemulihan ekosistem gambut melalui revegetasi dan peningkatan tata air dengan partisipasi masyarakat; serta penguatan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Selain itu, Menhut menilai FOLU adalah sektor vital untuk memperkuat implementasi Perjanjian Paris dan mencapai target penurunan emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yakni 31,89 persen (915 juta ton CO2eq) secara mandiri, serta 43,20 persen (1.240 juta ton CO2eq) dengan dukungan internasional.

“Visi Asta Cita dan Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional maupun RPJMN, telah meletakkan pondasi untuk menurunkan intensitas emisi menuju Indonesia Net Zero Emission 2060,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan Rencana Investasi Result Based Contribution (RBC) tahap keempat dan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode ketiga sebagai bagian dari upaya mencapai FOLU Net Sink 2030.

RBC ke-4 tersebut akan dimanfaatkan mendukung berbagai program untuk menjamin kelestarian hutan Indonesia. Termasuk lewat pembangunan masyarakat, dukungan dana ke lembaga nirlaba lokal, masyarakat adat, universitas dan lain sebagainya.

RBC dari Pemerintah Norwegia dalam tahap pertama mencapai 56 juta dolar AS serta tahap dua dan tiga mencapai 100 juta dolar AS.

Dengan RBC-4 sebesar 60 juta dolar maka total 216 juta dolar AS sudah diterima Pemerintah Indonesia atas usaha menekan emisi terutama dari sektor kehutanan.

Untuk RBC-1 sampai dengan RBC-2 dan 3, salah satu bentuk implementasinya termasuk penanaman 4,6 juta bibit tanaman di areal seluas 11.215 hektare dan pelibatan masyarakat sebanyak 35.180 orang dalam 383 kelompok. Dihasilkan pula penyerapan karbon 21 ribu ton CO2 ekuivalen dan penyelesaian 40 konflik tenurial.