Penggunaan Transportasi Publik di Jakarta Rendah, Wagub Rano: Hanya 22 Persen Warga yang Naik Angkutan Umum

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti rendahnya penggunaan transportasi publik di Ibu Kota. Berdasarkan data terbaru, dari total 20,2 juta perjalanan per hari, hanya sekitar 22,19 persen warga yang memilih angkutan umum sebagai moda transportasi. Kondisi ini disebut menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang kian parah di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Rano saat memimpin Apel Kolaborasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). Ia menegaskan bahwa peralihan moda dari kendaraan pribadi ke transportasi publik harus diperkuat agar permasalahan macet bisa dikendalikan.

"Pemanfaatan transportasi publik masih perlu ditingkatkan. Dari 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru sekitar 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum," kata Rano.

"Hal ini menunjukkan pentingnya mendorong peralihan moda ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang," ujarnya menambahkan.

Menurut Rano, kemacetan di Jakarta muncul akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dengan ketersediaan ruas jalan. Ia merujuk pada data Polda Metro Jaya yang menyebut rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 2,7 persen per tahun. Sementara itu, pertumbuhan ruas jalan hanya sekitar 0,01 persen per tahun.

"Akibatnya, volume kendaraan semakin menekan ruang jalan yang ada. Jika peralihan ke angkutan umum tidak diperkuat, masalah akan semakin kompleks," ungkap Rano.

Rano menegaskan bahwa kemacetan bukan hanya persoalan lalu lintas, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor. Macet yang kronis disebut dapat menurunkan produktivitas, menghambat mobilitas warga, serta merugikan dunia usaha dan pariwisata. Selain itu, polusi akibat kendaraan bermotor juga berdampak pada kesehatan masyarakat di Jakarta.

Ia mengutip hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Japan International Cooperation Agency (JUTPI II) tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, setara 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) kawasan tersebut.

"Studi Bappenas dan JUTPI II pada tahun 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama," tutur Rano.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini mulai memanfaatkan teknologi cerdas untuk menekan kemacetan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Saat ini, sistem tersebut telah terpasang di 65 dari 321 persimpangan jalan di Jakarta.

Berdasarkan uji coba yang dilakukan, ITCS terbukti mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan di persimpangan hingga 15–20 persen. Sistem ini juga dimanfaatkan sebagai basis pengawasan pajak kendaraan bermotor serta emisi kendaraan yang beroperasi di Jakarta.

"Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," ucapnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui penerapan mandala quick response. Kolaborasi ini memungkinkan pemantauan kondisi lalu lintas secara real-time. Sistem tersebut terintegrasi dengan Geographic Information System (GIS) dan jaringan CCTV yang dimiliki Pemprov DKI, sehingga data lalu lintas dapat dipantau dan dianalisis secara cepat.

"Selain itu, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui mandala quick response memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time berbasis GEI atau Geographic Information System terintegrasi dengan CCTV milik Pemprov Jakarta," imbuhnya.

Pemprov DKI juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan fasilitas transportasi publik. Rano Karno menilai, perbaikan layanan dan integrasi antarmoda perlu diperkuat agar masyarakat lebih terdorong untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan begitu, target peralihan moda transportasi publik bisa tercapai secara bertahap.

Upaya pengendalian macet ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara. Meski status administratif akan berubah, tantangan mobilitas perkotaan tetap harus ditangani secara serius agar Jakarta tetap menjadi kota layak huni.