Mayoritas Rakyat Prancis Desak Pemilu Baru, Macron Tertekan Hadapi Krisis Politik

JAKARTA - Krisis politik di Prancis semakin memanas setelah jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas rakyat menginginkan pemilihan parlemen dan presiden baru, sementara Perdana Menteri Francois Bayrou terancam kehilangan kekuasaan akibat mosi tidak percaya.

Dua dari tiga survei menyebutkan sekitar dua pertiga responden menghendaki Presiden Emmanuel Macron mundur dari jabatannya. Partai sayap kanan jauh, National Rally (RN), menjadi pilihan utama publik untuk memimpin pemerintahan berikutnya meski belum mengantongi dukungan mayoritas.

Sejak terpilih kembali pada 2022, Macron memimpin dengan parlemen yang terfragmentasi dan kabinet minoritas sehingga sulit mencapai konsensus politik. Situasi kian genting setelah Bayrou pada Senin lalu mengejutkan publik dengan mengumumkan rencana mosi tidak percaya terhadap rancangan anggaran 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 8 September.

Pengumuman tersebut memicu kekhawatiran pasar yang ditandai dengan aksi jual tajam saham dan obligasi di Prancis. Partai oposisi utama menyatakan akan menentang pemerintah, sehingga peluang kabinet Bayrou bertahan hampir mustahil.

Jika pemerintahan jatuh, Macron memiliki dua opsi, yakni menunjuk perdana menteri baru atau menggelar pemilu legislatif dadakan. Namun, sejumlah tokoh oposisi bahkan mendesaknya untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan.

Macron menegaskan tidak berniat menggelar pemilu cepat maupun mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, ini bukan kali pertama ia kehilangan perdana menteri akibat mosi tidak percaya, setelah Michel Barnier jatuh pada akhir 2024 hanya tiga bulan menjabat.

Survei dari tiga lembaga besar Ifop, Elabe, dan Toluna Harris Interactive, menggambarkan mayoritas publik menghendaki parlemen dibubarkan. Data menunjukkan 56% hingga 69% responden mendukung pemilu legislatif baru.

Jajak pendapat Elabe untuk BFM TV mengungkapkan 67% masyarakat ingin Macron mundur bila Bayrou kalah dalam mosi tidak percaya. Hasil serupa diperoleh survei Ifop untuk LCI yang memperlihatkan ketidakpercayaan mendalam publik terhadap kepemimpinan Macron.

Di sisi lain, survei Toluna Harris Interactive untuk RTL menunjukkan 41% responden mendukung RN sebagai penguasa berikutnya. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibanding partai lain, namun mayoritas publik, sebesar 59%, masih menolak perdana menteri dari kubu RN.

Alternatif yang banyak diinginkan masyarakat adalah perdana menteri dari kalangan non-politisi. Sekitar 38% responden menyatakan lebih memilih sosok baru di luar lingkaran politik tradisional untuk memimpin pemerintahan.

Meski demikian, analis Morgan Stanley memperingatkan bahwa apapun skenario yang terjadi, Prancis kemungkinan menghadapi periode ketidakpastian panjang. Menurut mereka, belum ada jaminan perdana menteri baru bisa meloloskan anggaran negara di parlemen.

Bayrou sendiri menawarkan pemangkasan anggaran senilai 44 miliar euro guna mengurangi defisit yang pada 2024 mencapai 5,8% dari PDB, hampir dua kali lipat ambang batas Uni Eropa sebesar 3%. Ia mengusulkan penghapusan dua hari libur nasional serta pembekuan sebagian besar belanja publik.

Namun, oposisi menolak usulan tersebut meski mengakui defisit dan utang negara sangat tinggi. Kelompok kiri mendorong agar beban ditanggung oleh kalangan kaya, sementara kubu kanan ekstrem menuntut fokus pada pengurangan kebijakan migrasi.

Morgan Stanley menilai kompromi di parlemen akan semakin sulit dicapai menjelang pemilu lokal pada Maret 2026. Masing-masing kelompok politik cenderung memperkuat agenda mereka demi menggaet simpati pemilih.

Macron yang pernah dianggap sebagai pembaharu politik saat terpilih pada 2017 kini menghadapi penurunan kepercayaan publik. Berbagai krisis mulai dari demonstrasi jalanan, pandemi COVID-19, hingga inflasi berkepanjangan membuat janji reformasi ekonominya semakin diragukan.

Gelombang protes baru dijadwalkan pada 10 September, hanya dua hari setelah pemungutan suara mosi tidak percaya. Aksi itu dipelopori kelompok masyarakat dengan beragam agenda, mendapat dukungan partai-partai kiri dan serikat pekerja, serta berpotensi memperburuk situasi politik Prancis.