Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Dana Desa Akan Ditransfer dalam Bentuk Saham BJB

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana akan mengganti transferan dana dari pemerintah provinsi ke desa, menjadi bentuk saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Bank Jabar Banten (BJB) mulai 2027 hingga 2029.

Pasalnya, kata Dedi, pihaknya menargetkan seluruh revitalisasi infrastruktur kabupaten/kota, provinsi dan desa selesai pada 2027, 2028, dan 2029 saat terakhir Dedi menjabat.

"Di tahun itu, saya sudah ingin Pemprov itu membagi saham kepada desa yaitu saham di perbankan," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Meskipun berkeinginan demikian, Dedi mengaku tidak mengetahui mekanismenya, namun dia mengatakan akan mencari jalan agar desa menjadi bagian dari pemilik saham perbankan milik pemerintah daerah seperti mengalihkan transferan ke desa jadi dalam bentuk saham.

"Kita lagi cari, misalnya Bank Jabar (BJB), nah nanti desa itu menjadi bagian dari pemilik saham di BJB jadi uang yang kita distribusikan ke desa itu nanti dibelikan saham, rencana saya begitu," ucapnya.

Diketahui, saat ini bank milik daerah di Jawa Barat, kebanyakan tidak berbentuk perusahaan terbuka (PT) dan tercatat di bursa efek sebagai pusat perdagangan saham.

Hingga saat ini, yang memiliki status perusahaan terbuka dan tercatat di bursa efek Indonesia, adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang tercatat dengan kode saham BJBR. 

BJB merupakan emiten yang sahamnya terdaftar di BEI sejak 2010, serta telah menerbitkan berbagai obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV.

Selain itu, bank BJB juga memiliki anak perusahaan BJB sekuritas yang merupakan perusahaan efek daerah pertama di Indonesia dengan kode broker JB, serta Bank BJB terdaftar sebagai pengguna Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) di BEI.