Penurunan Harga Beras yang Terlalu Dalam Membuat Posisi Petani Semakin Tertekan

JAKARTA - Pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang menyebut penurunan harga beras tidak akan memengaruhi kesejahteraan petani dinilai sebagai narasi yang mengabaikan realitas di lapangan. Penurunan harga beras justru menunjukkan posisi petani semakin tertekan akibat kebijakan harga yang tidak berpihak.

Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto dari Yogyakarta, Minggu (24/8) mengatakan jika Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan 6.500 rupiah per kilogram, itu memang masih menguntungkan petani.

Bahkan, di beberapa daerah konon HPP bisa mencapai 6.800-7.000 rupiah per kilogram.

“Tetapi bila turun di bawah 6.500 rupiah jelas merugikan petani,” tegas Dwijono, Minggu (24/8).

Dwijono mengatakan persoalan utama bukan hanya pada harga gabah, tetapi pada selisih tipis antara HET (Harga Eceran Tertinggi) beras dan HPP gabah. Kondisi itu membuat ongkos penggilingan tertekan dan merugikan penggilingan padi kecil di perdesaan.

“Pemerintah tetap menekan harga beras sesuai HET sehingga terkesan kurang memperhatikan harga layak bagi beras di atas HET. Dengan tipisnya selisih itu, yang terjadi justru penggilingan skala kecil gulung tikar,” katanya.

Ia menilai klaim pemerintah yang menyebut turunnya harga sebagai keberhasilan operasi pasar justru keliru. Menurutnya, harga turun sering kali akibat permainan pedagang yang menjatuhkan harga agar bisa melakukan pembelian lebih murah, bukan semata intervensi kebijakan.

Picu Kelangkaan di Pasar

Dwijono juga menilai penyaluran Bulog yang sudah mencapai 1,3 juta ton belum efektif menurunkan harga beras. Sebab, sebagian besar gabah petani diserap Bulog dalam kualitas beragam (multi kualitas) sehingga tidak langsung bisa digiling menjadi beras.

“Gabah yang diserap Bulog butuh pengeringan dulu untuk mencapai standar kering giling. Akibatnya stok beras ke pasar tetap kurang, dan harga malah naik terus,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih realistis dalam menilai dinamika harga beras. Menurutnya, klaim kesejahteraan petani tidak terpengaruh penurunan harga beras hanyalah simplifikasi masalah yang kompleks.

“Fakta di lapangan jelas. Saat harga gabah ditekan dan selisih HET dengan HPP makin sempit, petani dan penggilingan kecil sama-sama dirugikan. Jadi jangan buru-buru mengklaim keberhasilan, padahal akar masalah belum terselesaikan,” tutup Dwijono.

Pada kesempatan terpisah, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, kenaikan harga beras memang tidak selalu menguntungkan petani karena sebagian besar justru dinikmati oleh pedagang.

“Ini karena biaya produksi dan distribusi yang tidak efesien. Biaya operasional seperti pupuk dan pestisida juga meningkat, yang mengurangi keuntungan petani sementara petani sendiri banyak terjerat utang sehingga terpaksa mengijonkan padianya,” kata Bagong.