Komisi XI DPR Sebut IKN Tetap Dilanjutkan, tapi Bukan Prioritas. Kok Begitu?

BALI - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut, meski bukan menjadi prioritas utama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, arah kebijakan pembangunan akan lebih difokuskan pada delapan program prioritas yang telah disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuma mungkin enggak dengan kecepatan yang mungkin dulu digembar-gemborkan,” ujar Hekal saat ditemui di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (21/8).

Delapan program prioritas yang dimaksud meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

Maka dari itu Hekal menegaskan, meskipun bukan prioritas utama, pembangunan IKN tidak akan dihentikan.

“Nah yang (program) lain-lain bukan dimatikan, tapi tetap didanai. Cuma kita lagi prioritaskan kepada yang delapan (program prioritas) itu dulu,” ujarnya.

Adapun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN. Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.

“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Sabtu (16/8).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran IKN tercatat sebesar Rp6,26 triliun.

Rinciannya, Rp5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis, sementara Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.