Thailand Bersiap Tuntut Kamboja

BANGKOK – Thailand sedang bersiap untuk mengambil tindakan hukum terhadap mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dan putranya, PM Hun Manet, atas tuduhan menggunakan kekuatan militer untuk melanggar kedaulatan Thailand.

Langkah tersebut diumumkan oleh penjabat Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Phumtham Vechayachai setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada Senin (18/8).

Phumtham menyatakan bahwa sementara negosiasi perbatasan dengan Kamboja sedang berlangsung, pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi dampak agresi militer terhadap warga negara Thailand dan properti mereka.

Phumtham pun menjelaskan bahwa Kepolisian Kerajaan Thailand dan Komando Daerah Kepolisian Provinsi 3 akan berperan sebagai titik sentral penerimaan pengaduan, baik dari warga masyarakat maupun instansi pemerintah.

Semua kasus pengaduan itu semuanya akan diteruskan ke kantor Jaksa Agung, yang akan bertindak sebagai pengacara negar” dan mengawasi tuntutan hukum.

Phumtham menjelaskan bahwa tindakan hukum tersebut akan sepenuhnya menjadi masalah domestik menurut hukum Thailand, bukan masalah internasional.

“Kami tidak akan mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional karena kami tidak menerima yurisdiksi mereka,” ujar dia.

Penjabat Perdana Menteri Thailand itu pun membenarkan pendekatan domestik, dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan tindakan yang diperlukan dan tepat untuk mengatasi serangan terhadap warga negara Thailand dan properti publik.

Ia menambahkan bahwa kegagalan bertindak dapat membuat pejabat terkena tuduhan kelalaian.

Phumtham juga memperingatkan bahwa tuntutan hukum tersebut akan diajukan sebagai kasus penahanan sementara, yang berarti surat perintah penangkapan akan dilayangkan jika orang-orang yang disebutkan dalam kasus tersebut memasuki Thailand.

Ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan pelacakan jaringan keuangan politisi Kamboja di Thailand, termasuk milik Hun Sen, Phumtham mengatakan bahwa masalah ini akan dipertimbangkan kasus per kasus dan bukan merupakan  topik yang pantas untuk dibahas publik.

Genjatan Senjata

Sementara itu dari Kuala Lumpur, Malaysia, dilaporkan bahwa ketua Asean yang juga PM Malaysia, Anwar Ibrahim, telah melakukan sambungan telepon dengan pemimpin Kamboja dan Thailand, untuk membahas perkembangan gencatan senjata antara kedua negara bertetangga itu.

Dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur pada  Selasa, PM Anwar menelepon PM Kamboja, Hun Manet, terlebih dulu dimana keduanya membahas perkembangan terkini melibatkan gencatan senjata di antara pihak Kemboja dan Thailand.

Selain itu kedua pemimpin membahas perihal Pasukan Pemerhati Sementara (IOT) yang telah melakukan pemantauan ketat di wilayah perbatasan kedua negara tersebut dan lebih lanjut membahas langkah-langkah lain yang dapat diambil untuk mengefektifkan operasi pemantauan oleh IOT.

Setelah menghubungi Hun Manet, PM Anwar menghubungi penjabat PM Thailand, Phumtham Wechayachai, untuk membahas situasi terkini terkait gencatan senjata Kamboja-Thailand. Dalam diskusi tersebut, Anwar dan Phumtham menekankan dan memperhatikan upaya tim IOT yang terus memantau situasi di perbatasan, serta mengkaji beberapa upaya lain yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat operasi pemantauan gencatan senjata.

"Selain itu, kami berdua juga menyinggung pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) Thailand-Kamboja yang akan diselenggarakan bulan depan," kata PM Anwar.

Kamboja dan Thailand sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata untuk meredakan ketegangan yang secara signifikan mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Ant/The Nation Thailand/Asia News Network/I-1