Polemik PBB Cirebon 1.000 Persen Bikin Warga Heboh! Dedi Mulyadi Turun Tangan 'Tenang, Aman!'

Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1.000 persen di Kota Cirebon sempat memicu keresahan publik. Media sosial dipenuhi keluhan warga yang mengaku kaget dengan tagihan pajak yang membengkak. Namun di tengah gejolak ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara—dan membawa angin segar.

Dalam kunjungannya ke Kota Cirebon, Kamis (14/8/2025), Dedi bertemu langsung dengan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Pertemuan tersebut membahas secara spesifik soal rumor yang viral mengenai lonjakan tajam PBB di wilayah tersebut.

“Kita sudah duduk bersama Wali Kota Cirebon. Yang ramai soal PBB naik seribu persen itu sudah diklarifikasi,” ujar Dedi. Menurutnya, rencana kenaikan fantastis itu sebenarnya berasal dari kebijakan lama, yang dibuat pada 2024 saat Kota Cirebon masih dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota.

Dedi menegaskan, situasi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, wacana kenaikan pajak yang dianggap tidak masuk akal harus dievaluasi.

“Sudah ada nota keberatan dari masyarakat. Ini bukan soal angka semata, tapi soal rasa keadilan,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi meminta komitmen dari Wali Kota Edo untuk meninjau ulang bahkan membatalkan keputusan lama itu. Hasilnya? Kabar baik untuk warga Cirebon: PBB akan dikembalikan ke nilai semula. Tidak akan ada kenaikan ekstrem, bahkan untuk tahun depan.

“Pak Wali menyampaikan dengan tegas, tidak akan ada kenaikan PBB 1.000 persen pada 2026. Masyarakat bisa tenang,” ucap Dedi.

Ia pun mengimbau warga untuk tidak lagi panik atau terpancing rumor. “Meskipun dada terasa sesak, keputusan ini harus diambil demi rakyat. Yang penting, pajak tidak jadi memberatkan,” tambahnya.

Dengan langkah cepat dan responsif ini, Dedi Mulyadi kembali menunjukkan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat—tegas saat dibutuhkan, dan peka saat masyarakat mulai gelisah.