Pemerintah Bongkar Birokrasi Pupuk demi Percepat Pasokan ke Petani

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah memangkas 145 regulasi yang sebelumnya menghambat proses penyaluran pupuk kepada petani. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi pertanian, dan memastikan petani memperoleh pupuk tepat waktu serta sesuai kebutuhan.

Pemangkasan aturan yang berbelit diharapkan dapat menghilangkan hambatan administratif, meminimalkan potensi penyimpangan, serta menurunkan biaya distribusi. 

Dengan mekanisme yang lebih ringkas, petani tidak lagi dihadapkan pada prosedur panjang yang dapat mengganggu musim tanam dan produktivitas lahan.

Kebijakan ini juga mencerminkan strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. 

Melalui deregulasi yang terarah, Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan menjadi prioritas utama pembangunan.

“Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. (Sebanyak) 145 peraturan kita pangkas,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Berkait pemangkasan tersebut, Prabowo mengatakan produksi beras meningkat dengan total stok komoditas tersebut di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton.

“Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata Prabowo.

Dalam hal ini, ia mengatakan penguatan Perum Bulog yang dilakukan pemerintah membuat perusahaan tersebut mampu berperan sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

Pada 2026, Prabowo mengatakan pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan. Sedangkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp46,9 triliun dengan total 9,62 juta ton pupuk.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Agenda sidang dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

Pada acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.

Beberapa dari mereka antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto