WASHINGTON DC - Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, pada Selasa (12/8), mengatakan, pejabat perdagangan AS akan bertemu lagi dengan mitra mereka dari Tiongkok dalam dua atau tiga bulan ke depan untuk membahas masa depan hubungan ekonomi antara kedua negara.

Komentar tersebut muncul sehari setelah mitra dagang memperpanjang gencatan senjata tarif selama 90 hari lagi, menghindari bea masuk tiga digit atas barang satu sama lain.

Dalam wawancara di Fox Business Network,  Bessent juga mengatakan Presiden Xi Jinping telah mengundang Presiden AS, Donald Trump berkunjung ke Tiongkok tetapi pertemuan itu belum dijadwalkan.

"Belum ada tanggalnya," kata Bessent. "Presiden belum menyetujuinya."

Pada awal Agustus lalu, Trump mengatakan bahwa AS dan Tiongkok sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan perdagangan, dan bahwa ia akan bertemu dengan Xi sebelum akhir tahun jika kesepakatan tercapai.

Bessent juga mengatakan di Fox Business bahwa AS perlu melihat "berbulan-bulan, jika tidak beberapa kuartal, jika tidak satu tahun" kemajuan dalam aliran fentanil sebelum mempertimbangkan pengurangan tarif terhadap Tiongkok.

Washington menuduh Beijing gagal mengekang aliran bahan kimia prekursor untuk fentanil, penyebab utama kematian akibat overdosis di AS. Beijing membela catatan pengendalian narkobanya dan menuduh Washington menggunakan fentanil untuk "memeras" Tiongkok.

Trump memberlakukan tarif 20 persen atas impor Tiongkok terkait masalah ini pada bulan Februari, dan tarif tersebut tetap berlaku meskipun gencatan senjata perdagangan yang rapuh dicapai oleh kedua belah pihak di Jenewa pada bulan Mei. Tarif dasar tambahan sebesar 10 persen juga telah diberlakukan atas impor Tiongkok.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi kemungkinan akan bertemu Presiden Trump dalam kunjungannya ke AS untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York bulan depan, demikian dilaporkan surat kabar lokal Indian Express pada Rabu (13/8).

Menurut surat kabar tersebut, persiapan sedang dilakukan untuk menjadwalkan kunjungan Modi ke AS pada pekan terakhir bulan September.

"Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan isu-isu perdagangan dan mencapai kesepakatan mengenai tarif," tulis surat kabar itu.

Penjualan Cip

Pemerintah AS sedang mempertimbangkan kebijakan baru yang menuntut perusahaan teknologi Nvidia membayar komisi sebesar 15 persen dari total penjualan cip kecerdasan buatan (AI) ke pasar Tiongkok. Langkah ini dilihat sebagai upaya baru untuk mengontrol aliran teknologi canggih yang dapat memperkuat kapabilitas militer dan AI Tiongkok.

Komisi yang diusulkan tersebut dapat berfungsi sebagai pajak tidak langsung yang memungkinkan pemerintah AS memonitor dan mengatur lebih ketat ekspor cip AI, yang dianggap strategis.

CEO Nvidia Jensen Huang diwartakan mencapai kesepakatan dengan Presiden Donald Trump beberapa hari sebelum Departemen Perdagangan AS memberikan izin kepada kedua perusahaan tersebut untuk menjual cip AI ke Tiongkok.​​​​​​​

Trump mengonfirmasi warta tersebut pada Senin (11/8), menjelaskan perundingannya dengan Huang mengenai pembayaran komisi pengiriman cip AI ke Tiongkok.

"Saya bilang, 'Dengar, saya ingin 20 persen untuk menyetujui ini bagi Anda'," kata Trump merujuk pada perundingannya dengan Huang.

"Dan dia berkata, 'Bisakah Anda membuatnya menjadi 15?' Jadi kami menegosiasikan kesepakatan kecil," ia menambahkan.

Permintaan tersebut disetujui. Pemerintah AS kemudian memperbolehkan pengiriman cip H20 dari Nvidia dan MI308 dari AMD ke Tiongkok.

Kedua cip itu merupakan versi ringkas dari GPU mereka yang berfokus pada AI, yang dirancang untuk mematuhi aturan ekspor AS ke Tiongkok.​​​​​​​

Setelah pemerintahan Trump membatasi penjualan cip AI ke Tiongkok pada April 2025, Nvidia dan AMD bulan lalu menyampaikan bahwa mereka akan melanjutkan pengiriman cip setelah menerima lisensi.​​​​​​​

Pemerintah Tiongkok menyuarakan kekhawatiran bahwa cip H20 dari Nvidia mungkin memiliki "pintu belakang" untuk pemerintah AS.