Jangan Jor-Joran Bansos dan Subsidi, Terbukti Tidak Turunkan Kemiskinan

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan membelanjakan 1.333 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk warga miskin atau masyarakat bawah.

“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai 1.333 triliun rupiah untuk tahun ini,” kata Menkeu dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).

Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

Menkeu pun memastikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang diterima langsung masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini.

Menanggapi pernyataan Menkeu itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai alokasi belanja sebesar 1.333 triliun rupiah untuk program perlindungan sosial belum tentu efektif menurunkan kemiskinan.

Menurut Aloysius, pengumuman itu seakan meneguhkan klaim Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan angka kemiskinan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah sudah ketinggalan zaman.

“Jika mengacu pada kriteria Bank Dunia, ada 60,3 persen atau sekitar 172 juta jiwa penduduk Indonesia yang tergolong miskin, dengan standar 6,85 dollar Amerika Serikat (AS) per hari sesuai konsep Purchasing Power Parity (PPP). Maka klaim penurunan kemiskinan menjadi sumir, apalagi kesejahteraan masyarakat justru dirasakan menurun,” katanya di Yogyakarta, Rabu (13/8).

Ia juga menyoroti persoalan ketepatan sasaran distribusi bantuan. Data pemerintah menunjukkan 45 persen penerima PKH dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. “Sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat masuk kategori inclusion errors, yakni menerima bantuan padahal tidak berhak. Belum termasuk exclusion errors, mereka yang mestinya menerima bantuan tetapi tidak mendapatkannya,” kata Aloysius.

Bila dibandingkan dengan total belanja negara 2025, alokasi dana perlindungan sosial tersebut setara hampir 37 persen dan mencapai sekitar 49 persen dari belanja pemerintah pusat. Namun, kata Aloysius, angka besar itu belum tentu berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan.

“Jangan sampai janji ini justru memperkuat kesan populis, pemerintahan yang baik hati, padahal ini adalah hak masyarakat miskin untuk diurus negara,” tegasnya.

Pemberdayaan Masyarakat

          Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengimbau Pemerintah belajar dari pengalaman kalau Bansos dan program lainnya terbukti tidak menurunkan angka kemiskinan. Sebab itu, jor- joran anggaran bansos seharusnya tidak lagi diteruskan.

Seharusnya anggaran pemerintah bisa dialokasikan ke pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

“Berikan kailnya jangan ikannya,”tegas Esther.

Anggaran juga papar Esther bisa dialokasikan untuk memperluas akses pendidikan karena pengentasan kemiskinan bisa terjadi kalau ada peningkatan kualitas pendidikan. Orang miskin bisa kaya karena pendidikan lebih baik sehingga kesempatan mendapat penghidupan lebih baik makin besar.

Subsidi energi misalnya, Pertalite dan Solar juga banyak dinikmati bukan golongan masyarakat bawah oleh karena itu perlu sistem yang lebih baik.

“Kelompok masyarakat menengah terlupakan, sehingga jumlah kelompok masyarakat menengah turun hampir 10 juta. Belum lagi golongan masyarakat rentan miskin,” papar Esther.

Sementara itu, pemerhati masalah kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menekankan bahwa poin pentingnya bahwa program harus benar-benar menggerakan ekonomi riil ketimbang sekedar belanja project atau rutinitas pembiayaan birokrasi saja.

Alokasi bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) seperti PKH sudah sangat tepat, untuk meningkatkan daya beli masyarakat tetapi dengan target sasaran yang jelas, dan ada komitmen untuk peningkatan kualitas hidup.

Pekerjaan rumah terbesarnya adalah membangun konektivitas dan alur prioritas pengentasan kemiskinan, misalnya kemiskinan baru dapat diatasi dengan akses pendidikan tinggi berkualitas, sehingga anak keluarga miskin bisa sekolah tinggi dan nantinya mengakses pendidikan yang layak.

“Pastikan bahwa keluarga-keluarga paling bawah mendapatkan akses pendidikan gratis berkualitas lewat sekolah rakyat, dan nantinya mereka digembleng untuk bisa masuk perguruan tinggi dan memiliki skill mumpuni di pasar kerja,”tegas Hafidz.

Faktor utama untuk keluar dari kemiskinan katanya, bukan semata meningkatkan daya beli/konsumsinya, tetapi mengubah mentalitasnya untuk bisa tumbuh dan naik kelas. Tidak mungkin ada peluang usaha, tanpa koneksi sosial yang luas dan kesempatan kerja pun susah didapat kalau tidak ada skill mumpuni.