Anggaran MBG 2026 Tembus Rp300 Triliun, Sri Mulyani Tak Bantah Besarannya

JAKARTA - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 diproyeksikan menembus Rp300 triliun, menjadi salah satu lonjakan belanja sosial terbesar dalam sejarah APBN. 

Skema ini bukan sekadar distribusi pangan, melainkan strategi politik-ekonomi yang berpotensi mengubah peta kesejahteraan sekaligus mempertebal perdebatan tentang keberlanjutan fiskal. 

Dengan dana jumbo tersebut, pemerintah seakan mengirim sinyal bahwa generasi muda tak boleh tumbuh di bawah bayang-bayang kelaparan—meski konsekuensinya, ruang fiskal bisa kian sesak di tengah ancaman defisit membengkak.

“MBG tahun ini Rp71 triliun, kita cadangkan tambahan Rp100 triliun. Tahun depan, kalau 82 juta (penerima) akan mendapatkan (MBG), itu lebih dari Rp300 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).

Dia memastikan dana tersebut akan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.

Selain penambahan jumlah penerima, pemerintah, kata dia, menyiapkan rantai nilai yang dihubungkan dengan ekosistem halal.

“Kami sudah membuatkan programnya. Teman-teman mau bersibuk-sibuk untuk mengisi dalam bentuk gerbang rantai nilainya untuk meningkatkan industri halal,” katanya.

Sebelumnya, kabar mengenai anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp300 triliun juga disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2025.

Menurut dia, anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp171 triliun pada tahun ini lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa.

Sementara itu, Luhut meyakini MBG bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat program ini melibatkan banyak aktor ekonomi sehingga perputaran ekonomi bisa ditingkatkan.

Maka, Luhut mendorong agar program ini terus diperluas cakupan penerimanya, termasuk anggarannya.

Untuk tahun ini, program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum.

Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

Per 5 Agustus 2025, penyerapan Program MBG telah mencapai Rp7,9 triliun, lebih tinggi dari proyeksi Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp6 triliun.

Menurut dia, penyerapan anggaran yang signifikan diperkirakan akan terus terjadi dalam dua bulan ke depan. Ia menargetkan penyerapan pada Agustus bisa menembus Rp9 triliun.

Kemudian pada September, pelayanan MBG ditargetkan menjangkau 50 juta penerima manfaat dengan penyerapan anggaran sebesar Rp19 triliun.

Pada Oktober, BGN menargetkan sudah bisa melayani 72 juta penerima manfaat sehingga penyerapan anggaran mencapai Rp37 triliun.

Dilanjutkan di November dengan 75 juta penerima manfaat dan penyerapan kurang lebih Rp59 triliun.

"Dan di akhir Desember kita akan menyerap Rp76 triliun. Jadi anggaran yang Rp71 triliun (dalam APBN) itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp52 triliun. Jadi kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan Rp24 triliun," jelasnya.