Menteri PU Tancap Gas! 50 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Serentak!

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menuntaskan pembangunan 50 Sekolah Rakyat dalam Tahap 1C yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Proyek ini merupakan bagian dari program infrastruktur sosial pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan terdampak ketimpangan pembangunan.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya menyasar penyediaan fasilitas fisik yang layak, tetapi juga memperkuat fondasi pemerataan layanan dasar di sektor pendidikan.

Pelaksanaan proyek akan memperhatikan kualitas bangunan, ketahanan terhadap bencana, serta efisiensi waktu penyelesaian agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Inisiatif ini menjadi simbol bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk membangun kualitas sumber daya manusia, terutama bagi generasi muda yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya tentang membangun ruang belajar, tetapi juga membangun masa depan anak-anak Indonesia. Berkolaborasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas agar dapat segera digunakan pada tahun ajaran 2025/2026,” ujar Menteri PUPR Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu (6/8).

Kementerian PU terus menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat (SR) di berbagai wilayah di Indonesia.

Program SR merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Dody juga menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembangunan 100 SR setiap tahunnya, dengan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Adapun kapasitas siswa per sekolah mencapai 75 –150 siswa.

“Pada Program SR Tahap IC, dari total 167 lokasi calon sekolah rintisan yang diusulkan (122 dari Balai Latihan Kerja dan 45 lokasi usulan Pemda), hanya 50 sekolah yang lolos verifikasi Kementerian PU," katanya.

Dari 50 lokasi tersebut, sebanyak 49 sekolah dibiayai melalui APBN, 1 sekolah menggunakan dana APBD, 9 sekolah lainnya merupakan usulan baru yang dalam tahap persiapan pembangunan sekolah rintisan, yang sebelumnya telah diseleksi dari 19 lokasi usulan baru.

“Progres pembangunan pun menunjukkan hasil positif, dengan konstruksi fisik telah mencapai 60,93 persen per 4 Agustus 2025. Ditargetkan, pelaksanaan konstruksi ini dapat selesai pada akhir Agustus tahun ini,” ujar Dody.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah melaksanakan renovasi baik yang ringan maupun sedang.

Lingkup kegiatannya mulai dari pengecatan, renovasi ruangan belajar, asrama dan ruangan lainnya hingga instalasi listrik dan air, serta pengadaan mebel untuk menunjang sarana belajar dan akomodasi selama mengikuti sekolah rakyat rintisan.

Sementara untuk tahapan teknis, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi telah dimulai sejak Juni 2025 agar SR Tahap IC dapat dimanfaatkan tepat waktu sesuai dengan target.

“Dengan semangat kolaboratif lintas kementerian dan daerah, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia dalam menyambut Indonesia Maju,” kata Dody.