KLH Imbau Pemda Buat Tim Khusus Kelola Makanan Sisa MBG, Selama Ini Belum Diperhatikan dan Dikelola

TANGERANG - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk membuat tim khusus (timsus) untuk mengelola makanan sisa dari makan bergizi gratis (MBG) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar bermanfaat.

“Karena jumlah SPPG di setiap daerah bertambah, harus diperhatikan juga sisa makanan oleh dinas terkait agar dapat dikelola dengan baik. Itu yang jadi fokus KLH setiap memantau kegiatan makan bergizi gratis,” kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq saat memantau MBG di SMP Negeri 8 Kota Tangerang, Senin (4/8).

Ia mengatakan jumlah timbulan sampah dari setiap SPPG saja sekitar 20 kilogram yang terdiri atas sisa olahan makanan 10 kilogram dan 10 kilogram lagi dari makanan yang dikembalikan seperti kulit jeruk dan lainnya.

Oleh karena itu, sebelum menemui siswa yang menikmati MBG di SMP 8 Kota Tangerang dia terlebih dahulu mengecek SPPG untuk memastikan sistem pengolahan sampah khususnya kebersihan telah sesuai aturan.

“Kalau dari paparan, semua sampah dari SPPG diangkut oleh unit khusus untuk kemudian diolah lagi nantinya. Karena banyak, manfaatkan, bisa buat maggot dan lainnya,” ujarnya.

Ia mengajak semua pemerintah daerah membuat terobosan, tidak hanya pada distribusi MBG, tetapi juga mengelola sampah yang ditimbulkan agar tidak menjadi masalah baru.

Apalagi jumlah siswa penerima MBG secara nasional terus bertambah seiring dengan kesiapan SPPG di setiap daerah. Maka dari itu harus disiapkan segala bentuk aturannya. “Jangan sampai sampah dari MBG menjadi masalah baru. Maka itu harus disiapkan segalanya,” kata dia.

Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan semua sisa makanan dari MBG telah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui TPST3R maupun di TPA untuk hal bermanfaat lainnya.

Hal ini sejalan dengan instruksi KLH guna memastikan program MBG ini berjalan lancar dari pengelolaan makanan, distribusi kepada siswa, dan juga kelola sisa makanan. “Sisa makanan diolah dan tidak dibuang sembarangan. Semua sudah kita siapkan,” katanya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua sejumlah murid SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak insiden keamanan pangan dalam program MBG di sekolah tersebut.

“Kami mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh orang tua dari murid yang terdampak oleh keamanan pangan dalam proses makan bergizi gratis,” kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Senin.

Dia mengatakan hal itu saat melakukan konferensi pers di SMP Negeri 8 Kota Kupang, yang pada 22 Juli 2025 terjadi ratusan anak keracunan diduga akibat konsumsi MBG.

Sebelum melakukan konferensi pers di sekolah tersebut, BGN dan BPOM Pusat serta bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) sudah meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelapa Lima I Kupang yang menyalurkan MBG ke sekolah tersebut.

Pihaknya juga menyampaikan prihatin atas kejadian yang menimpa sejumlah siswa dan siswi sekolah tersebut serta beberapa sekolah lainnya.

Oleh karena itu, ia menyatakan kedatangannya bersama BPOM dan pihak terkait ke Kota Kupang bertujuan melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam program MBG untuk keperluan perbaikan.