DPR: Budaya Pop 'One Piece' Tidak Boleh Ganggu Nilai Kebangsaan

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mengatakan bahwa ekspresi budaya pop global terkait munculnya fenomena bendera "One Piece" tidak boleh mengaburkan nilai-nilai kebangsaan.

Menurut dia, hal itu akan bersifat sensitif jika simbol asing dipasang layaknya bendera nasional di tempat-tempat umum sehingga seluruh pihak perlu melihat fenomena tersebut secara cermat.

"Kita tidak boleh abai terhadap dampak psikososialnya," kata Rizki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (1/8).

Dia mendukung penuh ajakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk senantiasa waspada terhadap segala upaya yang dapat memecah belah bangsa, khususnya soal fenomena One Piece yang muncul menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Saya kira apa yang diutarakan Pak Dasco sebagai pimpinan DPR RI sangat tepat. Anak muda kita tidak boleh terjebak dalam upaya apa pun yang berpotensi memecah belah bangsa," katanya.

"Jangan sampai ekspresi budaya populer justru dimanfaatkan dan berkembang menjadi simbol perlawanan yang berpotensi memecah belah," imbuh Rizki.

Sebagai anggota DPR RI yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia, dia juga mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap proporsional dan tetap waspada.

Dia meminta pendekatan yang bersifat edukatif lebih diutamakan dengan mengantisipasi kemungkinan penyusupan narasi provokatif melalui simbol-simbol budaya.

"Kami di Komisi III akan terus mengawal agar ruang ekspresi tetap sehat, bebas, namun tetap dalam koridor cinta tanah air dan tidak menyulut sentimen yang mengarah pada disintegrasi," katanya.

Rizki juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan komunitas digital, untuk lebih bijak dalam memilih simbol-simbol yang ditampilkan di ruang publik, terutama menjelang perayaan nasional.

"Mari kita rayakan HUT RI dengan semangat persatuan dan simbol-simbol yang memperkuat identitas bangsa, bukan justru membingungkan makna kebangsaan kita," katanya.